“Kami berharap koreksi APBA 2016 di Kementerian Dalam Negeri selesai secepatnya, sehingga Pemerintah Aceh bisa segera melaksanakan program pembangunan,” kata Ketua DPRA Tgk Muharuddin di Banda Aceh, seperti diberikan antaranews.com, Senina (1/2).
DPRA dalam sidang paripurna Sabtu (31/1) malam sudah menyetujui pengesahan APBA 2016. Komposisi APBA tersebut terdiri dari pendapatan Rp12,5 triliun dan belanja Rp12,8 triliun.
Menurut Tgk Muharuddin, setelah persetujuan pengesahan oleh DPRA, dokumen APBA 2016 langsung dibawa ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta guna mendapat koreksi.
“Kami berharap proses koreksi tidak antre dengan daerah lain, sehingga tim Kementerian Dalam Negeri bisa langsung mengoreksi APBA 2016. Proses koreksi yang diatur undang-undang selama 15 hari. Namun, kami berharap koreksi APBA 2016 bisa tuntas secepatnya,” ungkap Tgk Muharuddin.
Senada juga diungkapkan Sekretaris Daerah Aceh Dermawan. Ia berharap koreksi terhadap APBA tahun anggaran 2016 oleh Menteri Dalam Negeri tidak memakan waktu lama.
“Kami berharap proses koreksi paling telat dua minggu. Jika koreksi selesai, bisa langsung dibawa pulang ke Aceh dan disesuaikan kembali dengan DPRA,” kata Dermawan.
Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengharapkan hasil koreksi APBA tidak mengalami banyak perubahan, sehingga setelah proses koreksi bisa langsung diimplementasikan.
“Kami berharap tidak ada perubahan lagi. Apalagi semuanya sudah disetujui tim anggaran Pemerintah Aceh dan tim anggaran dewan. Serta semuanya juga sudah terakomodir dan tidak masalah lagi,” ungkap Muzakir Manaf.
Sementara itu, Kartini Ibrahim, anggota DPRA dari Fraksi PKS-Gerindra, mengingatkan eksekutif Pemerintah Aceh agar pelaksanaan anggaran jangan menuai masalah di kemudian hari.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan agar pelaksanaan APBA tahun anggaran 2016 dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai yang direncanakan. Serta pelaksanaannya jangan sampai terlambat.
“Pelaksanaan anggaran jangan sampai terlambat. Jika terlambat, maka berdampak pada perekonomian masyarakat. Sebab, perekonomian masyarakat Aceh masih sangat tergantung pada APBA,” kata Kartini Ibrahim.
