ACEH seperti menemukan titik balik demokrasi dan kehidupan politik pasca terciptanya damai di ujung pulau sumatera ini. Penatalaksanaan sendi politik dan demokrasi itu, di ujudkan dengan mengakomodasi kekuatan-kekuatan non politik sebagai bagian dari upaya demiliterisasi.
Tentu saja, GAM, sebagai poros penting kekuatan penting non politik saat itu, menjadi tolok ukur keberhasilan dan capain atas berbagai keistimewaan yang di peroleh Aceh saat ini. Sebut saja misalnya tentang dana otsus, PP Migas, dan kewenangan lainnya yang hanya dimiliki negeri yang pernah hancur lebur ini.
Dalam periodeisasi kepemimpinan GAM dalam sistem politik dan demokrasi, terdapat banyak aspek kekuarangan, namun tidak dapat dikatakan gagal, sebab itulah saya pikir semua elemen negeri ini harus bersatu padu untuk bersama mengawal apa yang telah kita capai sekarang.
Memasuki paruh ketiga kepemimpinan Mantan gam di tubuh pemerintahan lokal, banyak hal yang telah di capai, dan banyak pula yang belum dilakukan, dan proses mencapai ke arah sana tentu bukan hal yang membutuhkan waktu satu dasawarsa.
Geliat politik 2017, sepertinya semakin tidak menarik untuk di cermati, hal ini dikarenakan, tercerai berainya kekuatan politik lokal dan para tokohnya, dalam upaya mempertahankan sesuatu hal yang sebenarnya hanya sebuah bentuk keegoisan.
Tercabiknya patronase politik lokal, telah membuka celah bagi kekuatan partai partai nasional yang selama ini kurang mendapatkan tempat di sisi rakyat, namun akibat kegagalan para tokoh dan elit GAM dalam mengelola politik, meminggirkan harapan rakyat atas cita cita dan konsep perubahan yang sebenarnya ingin di capai saat MoU itu ditanda tangani.
Dan bukan tidak mungkin, Pilkada 2017 akan menjadi pertaruhan penting antara kekuatan politik lokal dan nasional, dan jika pertempuran ini di menangkan oleh kekuatan nasional, maka dapat di pastikan, satu persatu keistimewaan Aceh akan terlucuti.
Dan bukan tidak mungkin, pada 2019, Partai Aceh sebagai satu satunya partai politik lokal akan hilang dari atmosfer bumoe iskandar muda ini.
Dan lantas, jika 2017 adalah pertaruhan lokal dan nasional, masihkah elit lokal berpikir untuk saling bersaing, dan sementara membiarkan kekuatan yang diboncengi kepentingan melanggeng bebas dan memenangkan pertempuran?
Maka hal ini kembali kepada hati nurani elit Mantan GAM yang saat ini memerintah negeri makmur dan kaya ini. Dan tentu saja, jika teringat pada suatu hari, salah satu pendiri GAM dr Zaini Abdullah pernah berkata, saat sebelum MoU di sepakati, dan dibacakan kepada Almarhum PYM Wali Negar Hasan Di Tiro, kekhawatiean beliau yang disanpaikan kepada Abu Doto adalah : “Saya khawatir, orang Aceh tidak siap berpolitik,” kata Wali saat itu, sebagaimana diceritakan kembali Abu Doto.
Lalu, apakah masih ada waktu kita kembali merapatkan barisan?
Tentu saja jawabannya masih ada, dan yang sangat kita harapakan, mereka para orang orangtua kita, seperti Abu Doto, PYM Malik Mahmud, Zakari Saman, Husaini Hasan, dan tantu saja Mualem atau Muzakir Manaf, untuk duduk satu meja, dan membicarakan kembali tentang agenda agenda politik Aceh kedepan. Harapan saya, hal ini dapat terjadi, dan jika ini berjalan dengan baik, percayalah, semangat entitas nasional yang ingin ikut Pilkada Aceh 2017 akan surut ke belakanh, sebab ketakutan mereka adalah, ketika rakyat Aceh sudah kembali bersatu. InsyaAlloh, Abu Doto dan Mualem dapat menginisiasi upaya upaya ini. Amin. [Saky/redaksi]
