GM PLN Aceh dituntut copot jabatan jika masih ada pemadaman listrik

Ilustrasi demonstran menyalakan lilin sebagai protes kepada PLN. (Tribunnews)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Koordinator Front Revolusioner Muda Aceh (FoRMa Aceh), Muhammad Iqbal Farab mengatakan pemadaman listrik yang kerap terjadi saat ini di Aceh berdampak buruk terhadap masyarakat luas.

“Jika pimpinan PT. PLN tidak mampu memberikan pelayaan prima kepada masyarakat, copot saja dari jabatannya. Masyarakat sudah menunaikan kewajibannya membayar iuran tepat waktu, tapi masih saja ada pemadaman listrik,” kata Iqbal dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Jumat (25/3).

Menurut Iqbal, ketersediaan tenaga listrik yang ada saat ini sudah memadai dengan beroperasinya PLTU di Nagan Raya. Namun, pemanfaatan suplai energi serta mekanisme pendistribusiannya dinilai belum maksimal.

“Tidak hanya soal pemadaman, petugas pencatat Kwh di rumah-rumah warga juga sering kali asal-asalan. sehingga tagihan pun kadang membengkak. itu juga disebabkan tidak tegasnya pimpinan dalam memberikan arahan serta sanksi bagi petugas yang lalai,” cetusnya.

Ia menyebutkan masyarakat sangat dirugikan akibat seringnya terjadi pemadaman listrik.

“Pedagang kecil misalnya yang menjajakan sayur-sayuran atau buah-buahan dan menyimpannya di dalam kulkas. Jika pemadaman listrik berlangsung 4 sampai 6 jam, sayur dan buah-buahan itu akan busuk,” tuturnya.

Ketua BEM FH Unmuha, Hamdani menambahkan dampak buruk akibat pemadaman listrik tersebut tak hanya dialami masyarakat kelas bawah, tapi juga dirasakan masyarakat kelas atas dan pelaku dunia usaha.

“Pertama soal rusaknya barang elektronik seperti komputer, mesin fotocopy dan sebagainya. Belum lagi para pengusaha yang harus berhenti berproduksi ketika arus listrik mati. Kalau pun ada mesin genset, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi perekonomian kita,” kata Hamdani.

Senada dengan pernyataan Iqbal, Hamdani menuntut General Manager PT. PLN Regional Aceh dicopot dari jabatannya karena dinilai tak layak menduduki jabatan tersebut.

“Jika keinginan masyarakat ini tak direspons dari PT.PLN, kami akan menurunkan massa serta meminta pemerintah mencopot GM PT. PLN Regional Aceh. Dan dalam waktu dekat kami juga akan menyurati PLN Pusat serta Pemerintah Aceh terkait hal tersebut,” ujarnya. [Sammy/rel]

Related posts