Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Presiden Htin Kyaw bersama Aung San Suu Kyi dipercaya mampu membawa perubahan yang kontruktif bagi Myanmar khususnya untuk penyelesaian persoalan di dalam negeri, seperti terkait isu desentralisasi kekuasaan dengan kelompok etnik serta kolaborasi dengan kelompok-kelompok nasionalis.
Aung San Suu Kyi memilih untuk mengatur Menteri Urusan Kepresidenan dan Menteri Dalam Negeri ini. Pilihan Aung San Suu Kyi ini akan mendorong membangun komunikasi dengan masyarakat internasional untuk menggalang investasi asing demi meningkatkan kemakmuran rakyat Myanmar.
Hal tersebut disampaikan salah seorang pegiat kemanusiaan yang telah tiga tahun bekerja di Myanmar, Nashruddin dalam kuliah tamu dengan tema Demokrasi di Myanmar: Peluang dan Tantangan Presiden Htin Kyaw dan Aung San Suu Kyi yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Pembangunan (PSDP) di Ruang Sidang Rektorat Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (14/4).
“Pada periode pemerintahan presiden Thien Sein dasar-dasar demokrasi sudah dibentuk. Aung San Suu Kyi tinggal menguatkannya dan memperbaiki elemen-elemen demokrasi yang belum terimplementasikan. Memang Aung San Suu Kyi mesti memberikan perhatian lebih untuk penyelesaian masalah di internal Myanmar. Beda kelompok, beda fokus, dan beda kepentingan. Ini yang mesti menjadi fokus reformasi internal Aung San Suu Kyi,” kata Nashruddin.
Ia menjelaskan, kebutuhan mendesak di Myanmar saat ini adalah institutional reform yang sudah pasti membutuhkan kesepakatan bersama antara aktor aktor politik di Myanmar lewat proses yang bermartabat.
“Untuk mencapai kesepakatan ini, dibutuhkan determinasi dan kreativitas dari Aung san Suu Kyi. Ada faktor kepentingan kelompok yang harus diakomodir oleh pemerintahan baru demi tercapainya visi dan misi dari pemerintahan baru ini,” jelas Nashruddin.
Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Pembangunan, Radhi Darmansyah mengatakan perubahan konstitusi tersebut harus dijalani secara bertahap untuk kepentingan ekonomi Myanmar sendiri. Pemerintah Myanmar bisa belajar dari transisi demokrasi di Indonesia pasca reformasi di tahun 1998 lalu.
“Hanya butuh waktu sekitar 15 tahun saja perubahan demokrasi dan ekonomi di Indonesia menjadi sangat baik. Myanmar tentu bisa belajar dari Indonesia,” jelas Radhi.
“Kasus separatisme di Aceh selesai setelah Pemerintah Pusat bijak berpikir win-win untuk memberikan power dan economic sharing bagi Pemerintah Aceh. Pasti Myanmar bisa belajar dari penerapan model-model desentraliasi di Indonesia saat ini,” tambahnya.
Saat ini, kata Radhi, Myanmar mengarah ke arah desentralisasi yang lebih baik. Negara yang baru berakhir dari kepemimpinan militer ini memiliki 14 propinsi dengan 7 region (wilayah) yang didominasi suku Burma dan 7 state (negara bagian) yang merupakan wilayah kelompok minoritas. Sekitar 89 persen penduduknya adalah Budha. [Sammy/rel]
