Jakarta (KANALACEH.COM) – Nasib 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok radikal Abu Sayyaf hingga kini masih belum jelas. Terhitung sudah lebih dari satu bulan kesepuluh WNI masih berada di dalam cengkraman Abu Sayyaf, militan radikal asal Filipina.
Upaya diplomatik terus dilakukan oleh Indonesia kepada Filipina, Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun hingga kini masih belum bisa memasuki wilayah Filipina guna membantu membebaskan para sandera.
Sebab, Filipina belum mengizinkan Indonesia ikut membantu dengan alasan kedaulatan negara. Para keluarga korban sandera turut menanti nasib keluarga mereka.
Lebih ironi lagi, ketika sikap Filipina dinilai tak jelas. Di satu sisi, ingin menyelamatkan nyawa para tawanan Abu Sayyaf, tapi di sisi lain tidak ingin melakukan penyerangan.
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, keputusan Filipina untuk tidak menyerang Abu Sayyaf dengan kekuatan militer bertujuan agar keselamatan para sandera bisa dijaga dan tidak menimbulkan korban jiwa.
“Filipina sendiri sangat kooperatif. Oleh karena itu, pemerintah Filipina tidak merencanakan juga serangan, takut korban banyak. Kita minta itu jangan di daerah-daerah yang diperkirakan sandera itu berada,” ujar Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Rabu (20/5).
Pasukan elite Filipina memang sempat mencoba melakukan penyerangan terhadap Abu Sayyaf. Sayang, sebelum sampai tempat penyanderaan, pasukan tersebut justru diberondong peluru lawan. Alhasil, belasan tentara elit Filipina tewas.
Harian Philippine Daily Inquirer sampai melaporkan, seluruh peleton ‘dihabisi’, dan empat di antaranya dipenggal. Padahal, pasukan yang dikirim merupakan pasukan elite di Filipina, yakni Pasukan Batalion Khusus Ke-4 dan Batalion Infanteri ke-44, mereka diadang lebih dari 100 militan Abu Sayyaf.
Banyaknya militer gugur dalam aksi penyelamatan tersebut membuat negara Filipina harus memutar otak lagi. Strategi apa yang paling tepat untuk membasmi para ekstremis yang meresahkan itu.
Kemarin, Sabtu (23/4), Pemerintah Filipina menambah jumlah tentara ke Pulau Jolo demi membebaskan sandera Abu Sayyaf. Informasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, yang dua hari lalu menemui Menlu Filipina Jose Rene Almendras.
The Star melaporkan, Filipina menjamin keselamatan sandera asing, termasuk dari Malaysia dan Indonesia, merupakan prioritas mereka dalam operasi militer tersebut.
Kepada pemerintah Malaysia, Almendras menyatakan, persembunyian militan Abu Sayyaf selalu berpindah-pindah. Seturut itu, sandera mereka ajak berpindah lokasi. Alhasil pelacakan posisi sandera sangat sulit dilakukan.
“Pemerintah Filipina menambah satu batalion dan pasukan keamanan sebagai ujung tombak operasi pembebasan sandera,” kata Anifah.
Ada dugaan para sandera ditahan di lokasi berbeda. Anifah mengaku memperoleh informasi warga Malaysia yang ditawan Abu Sayyaf berbeda kelompok dengan 14 pelaut WNI yang juga disandera dalam waktu berdekatan sebulan terakhir.
Selain membicarakan pembebasan sandera, Malaysia-Filipina turut membahas rencana patroli bersama di perairan internasional antara Sabah-Cebu. Di lokasi itulah kerap terjadi perompakan, beberapa di antaranya dilakukan oleh militan Abu Sayyaf yang bermarkas di selatan Filipina.
Manila memberi usul agar jalur pelayaran di kawasan ini dibuat satu pintu. “Sehingga setiap pergerakan di luar wilayah yang sudah ditentukan akan dianggap ilegal,” kata Anifah.
Abu Sayyaf menuntut uang tebusan pada perusahaan kapal yang awaknya mereka sandera. Untuk 10 WNI yang mereka tawan akhir Maret lalu, para militan terkait ISIS itu mematok Rp 15 miliar.
Berselang sepekan, Abu Sayyaf ganti menyandera empat pelaut asal Malaysia. Lalu dua pekan lalu, militan kembali menculik empat pelaut asal Indonesia. [Merdeka]
