Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh telah menyediakan 10 hektare lahan tanah untuk pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) di Aceh yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Namun, lahan tersebut belum dibebaskan.
Hal itu disampaikan staf ahli Gubernur Aceh bidang pemerintahan, Iskandar A. Gani dalam sambutan acara wisuda Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Ladong angkatan XXX, Aceh Besar, Kamis (2/6).
“Untuk kebutuhan lahan praktek lahan tambak seluas lima hektar, dan untuk lahan budidaya air tawar seluas lima hektar,” sebut Iskandar.
Keterlambatan pembangunan, sambungnya, karena proses pembebasan tanah 10 hektare itu harus melewati aturan-aturan pembebasan tanah yang tidak mungkin dilewati.
Namun, dapat dijelaskan menurut jadwal kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinyatakan pemberian ganti rugi dan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah dapat dilakukan pada 17 Juni 2016.
“Saya mintakan kepada berbagai instasi terkait dengan pembebasan tanah Poltek KP Aceh untuk mempercepat setiap proses pembebasannya hingga penyerahan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumnya dengan secepatnya,” ujarnya.
Lanjutnya, kepada Kepala BPSDMP KP, Rifky Effendi Hardijanto supaya dapat mempercepat proses persiapan pembangunannya agar seluruh dana yang sudah disiapkan dapat terserap dengan tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.
“Insya Allah pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh dapat kita mulai pada tahun ini,” kata Iskandar.
Ia berharap pembangunan lanjutannya juga dapat dilakukan di awal tahun 2017 sehingga penerimaan taruna dan taruni Poltek KP Aceh barunya dapat dilakukan pada tahun 2017.
Sementara itu, Kepala BPSDMP KP, Rifky Effendi Hardijanto menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menganggarkan dana sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan politeknik di Aceh.
“Dengan demikian Aceh punya sekolah tinggi yang bergerak di sektor perikanan. Ini merupakan suatu komitmen KKP dalam membangun kekuatan sumber daya manusia yang akan berkontribusi di sektor perikanan,” kata Rifky. [Aidil Saputra]
