Lhoksukon (KANALACEH.COM) – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menyerahkan hasil keuangan tahun anggaran 2015 yang diterima Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, Selasa (21/6).
Muhammad Thaib atau kerap disapa Cek Mad mengatakan, predikat WTP yang diperoleh Aceh Utara ini memang sesuai harapan. Dia juga berharap semoga hasil ini bisa diraih lagi pada tahun yang akan datang.
“Predikat WTP ini mudah-mudahan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Aceh Utara, harapannya kami bisa meningkatkan lagi tenaga akutansi agar laporan keuangan Aceh Utara ini bisa lebih bagus,” kata Cek Mad usai menerima hasil keuangan tahun anggaran 2015, Selasa (21/6).
Cek Mad mengaku, meski mendapat WTP Pemerintah Aceh Utara akan terus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, sehingga pengelolaan dan laporan keuangan Aceh Utara bisa lebih baik.
“Kami akan meningkatkan SDM akutansi untuk memperbaiki bisa masih ada kelemahan,” kata Cek Mad.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Maman Abdulrachman mengatakan, Pemerintah Aceh Utara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara, peraturan pemerintah terkait, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Aceh Utara, kata Maman, telah menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
“Hari ini Pemerintah Aceh Utara telah menyelesaikan semuanya dengan baik, kelemahannya sudah diperbaiki semuanya oleh Pemerintah Aceh Utara, tentu perlu memperkuatkan lagi akuntasi,” kata Maman.
Ia menambahkan, BPK terus mendorong Pemerintah Aceh Utara agar tatakelola keuangan lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. “BPK berharap agar Pemerintah Aceh Utara segera menyusun dan melaksanakan langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi,” ujarnya. [Sammy/rel]
