Jakarta (KANALACEH.COM) – Rapat pleno Badan Kehormatan (DPD) yang dipimpin Ketua BK DPD, AM Fatwa resmi memberhentikan Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD.
Putusan itu dikeluarkan setelah mendengar pandangan dua ahli hukum tata negara, yakni Refly Harun dan Zain Badjeber, serta Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto.
“Setelah melakukan proses dengar pendapat dengan ahli hukum tata negara dan Sekretaris Jenderal DPD, Saudara Irman Gusman diberhentikan dari jabatan Ketua DPD,” ujar Fatwa, di Ruang Rapat Pleno BK DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9) malam.
Fatwa mengatakan, tugas BK hanya sampai memberhentikan Irman dari statusnya sebagai Ketua DPD.
Sementara itu, untuk statusnya sebagai anggota DPD sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, masih harus menunggu putusan hukum tetap.
Fatwa mengimbau agar masyarakat bersikap adil dan obyektif dalam memandang DPD secara kelembagaan, meski pimpinannya dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Siapa pun, pejabat atau pimpinan dari lembaga mana pun bisa terjerat kasus yang sama seperti Pak Irman. Karena itu, jangan sampai masyarakat menilai lembaganya ikut buruk karena yang dilakukan Pak Irman itu inisiatif pribadi, bukan lembaga,” papar Fatwa.
Selanjutnya, proses pergantian ketua akan diserahkan kepada Panitia Musyawarah (Panmus) DPD melalui sidang paripurna luar biasa yang rencananya akan digelar Selasa (20/9) hari ini.
“Untuk pergantian biar di Panmus DPD saja. Kami BK hanya sampai di sini saja memberi sanksi etik berupa pencopotan jabatan Pak Irman dari jabatan ketua. Sedangkan untuk status keanggotaan masih harus menunggu hasil pengadilan secara inkrah,” kata Fatwa.
Fatwa menambahkan, DPD tak perlu menunggu surat penahanan secara resmi sebagai dasar pemberhentian Irman.
Menurut dia, konferensi pers resmi yang digelar KPK pada Sabtu (17/9) lalu terkait status tersangka Irman dirasa sudah mewakili sebagai dokumen atau pengumuman yang sah.
Sidang Pleno BK DPD digelar menyikapi status tersangka Ketua DPD Irman Gusman.
Sebagaimana diatur dalam tata tertib DPD, ketua diberhentikan bila berstatus tersangka perkara pidana.
Irman ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9) dini hari.
Dia diduga menjanjikan kuota gula impor kepada pengusaha. [Kompas]
