Banda Aceh (KANALACEH.COM)– Peneliti Jaringan Survey Inisiatif, Aryos Nivada mengatakan perpindahan usungan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menyalahi aturan, karena usungan ke Muzakir Manaf belum menyerahkan SK keputusan DPP.
Hal tersebut dibuktikan ketika pendaftaran tidak menyerahkan dan tandatangan dalan surat usungan ke Muzakir Manaf.
“Kalau kita cermati sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yg memutuskan usungan dilihat publik cenderung offset. Faktanya awalnya mengusung Ahmad Farhan Hamid lalu berpindah ke Muzakir Manaf sekarang perpindah lagi ke Tarmizi Karim,” ujar Aryos Nivada dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Jumat (30/9).
Perpindahan PAN ke Tarmizi Karim, kata Aryos lebih disebabkan tekanan politik di elit nasional terlalu kuat, sehingga membuat ketua PAN tidak sanggup lagi menahan badan.
“Sikap inkonsistensi PAN dalam mengusung membuat dampak perpecahan di internal PAN sendiri. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan Ketua Umum PAN akan mengeluarkan pernyataan sikap untuk internal DPW PAN secara tegas dan ada efek jera sehingga kerja-kerja politik dalam memenangkan Tarmizi Karim tidak all out dilakukan kader PAN,” katanya.
ia menilai jika ditinjau keuntungan PAN merapat ke Tarmizi Karim dilihat dari akses kekuasaan eksekutif yang dimenangkan PAN pada Pilkada 2012 yg lalu. Namun itu tidak berdampak, karena setiap kandidat PAN di kabupaten/kota akan bekerja sendiri memenangkan dirinya sendiri.
“Bisa jadi gerbong milik Tarmizi Karim tapi isi gerbong akan banyak berkurang lari ke Muzakir Manaf. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas koalisi partai pengusung Tarmizi karim besar berjumlah 31 kursi. Namun harus diingat, dukungan partai tidak berbanding lurus dengan dukungan pilih, karena yang dilihat pengaruh figur dan kemampuan menyakinkan melalui strategi politik,” tutur Aryos.
menurutnya, peluang personal Tarmizi Karim bisa menang jika pertama urusan masalah di partai pengusung mampu diselesaikan. Kedua dikuatkan mesin pemenangan, ketiga logistik finansial harus kuat dan tak terkesan pelit. Keempat harus ada kemampuan mengkoordinir koalisi besar partai pengusung.
“Jika itu semua tidak mampu dilakukan, maka kegagalan di pilkada berpeluang sangat besar terjadi,” kata Aryos. [Sammy/rel]
