Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berharap Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah se-Aceh mendapatkan rumusan dan rekomendasi yang kongkrit, dalam mendukung suksesnya kegiatan pengadaan barang/jasa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Zaini dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten II Sekda Aceh, Drs Zulkifli, pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah se-Aceh tahun 2016, yang di pusatkan di Hermes Palace Hotel, Selasa (4/10).
Zulkifli menambahkan, bahwa barang/jasa pemerintah adalah salah satu entitas pokok dari proses pembangunan yang sangat dibutuhkan setiap negara, karena ketersediaan barang/jasa memberikan pengaruh langsung terhadap sistem pembangunan.
“Karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa secara akurat dan efektif. Hal ini dimaksudkan demi mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih guna mencapai akselerasi pembangunan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera,” katanya.
Untuk mewujudkan harapan ini, Zulkifli menekankan setidaknya ada lima pilar pengadaan barang/jasa yang harus dipenuhi, yaitu kepatuhan pada regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketepatan market operation, dan integritas serta pemanfaatan teknologi informasi.
Sementara itu, terkait dengan teknologi informasi sistem pengadaan barang/jasa dirinya berpesan agar menerapkan sistem e-procurement atau pengadaan barang/jasa secara elektronik.
“Dengan menerapkan semua pilar yang saya sebutkan ini, niscaya sistem pengadaan barang/jasa di lembaga pemerintahan akan tertata dengan lebih baik,” ujarnya. [Aidil/rel]
