Jakarta (KANALACEH.COM) – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh dinilai rawan oleh sebagian pihak. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, pelaksananaan pilkada di Aceh dapat berjalan aman.
Badan Pengawas Pemilu dan Kementerian Dalam Negeri sedang mencermati potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Tjahjo mengatakan, kerawanan Pilkada di Aceh muncul karena banyaknya pelaksanaan Pilkada di tingkat kota dan kabupaten.
“Tapi saya yakin semua punya komitmen untuk sejuk, untuk demokratis,” kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (27/10).
Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pelaksanaan pemilihan gubernur di Aceh bertepatan dengan pemilihan 14 bupati dan dua pemilihan wali kota. Sedangkan pemilihan dua bupati dan satu wali kota lainnya dilakukan pada Juni 2018.
Ia menegaskan, tahapan pelaksanaan Pilkada di Aceh tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pilkada di daerah lain. Seluruh kepala daerah telah ditetapkan beberapa hari yang lalu.
“Insya Allah besok (red- hari ini) penyampaian visi dan misi akan dilakukan, kami mengundang bapak Plt Gubernur Aceh,” kata Zaini.
Memasuki masa kampanye, Kemendagri melantik pelaksana tugas Gubernur Aceh diberikan kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Sudarmo.
Pelantikan Sudarmo berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 121.31-10012/2016 tentang penunjukkan pelaksana tugas Gubernur Aceh. [Metrotvnews]
