Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Problem pemberantasan kemiskinan di Aceh menjadi topik hangat dalam rapat paripurna istimewa penyampaian visi misi, oleh enam calon gubernur Aceh di gedung utama DPR Aceh, Jumat (28/10).
Berlimpahnya dana otonomi khusus (otsus), dinilai belum mampu mendongkrak turunnya angka kemiskinan di provinsi yang memiliki penduduk sekitar 5 juta ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUPA 11/2006, salah satu penggunaan dana otsus ialah pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Hal itu juga yang mendasari pasangan Tarmizi Karim – Machsalmina Ali yang begitu yakin dalam hal memberantas kemiskinan di Aceh, melalui beberapa program unggulan yang dimiliki.
Membangun sektor ekonomi yang kongkrit melalui pembanguan infrastruktur dasar. Selanjutnya, pembenahan pendidikan, jadi perhatian untuk menciptakan lapangan kerja yang terampil, dan siap pakai. “Inilah menjadi harapan baru bagi mereka yang akan mendapat pekerjaan yang layak,” ujar pasangan nomor urut satu, Tarmizi Karim.
Lanjutnya, masih banyaknya kaum dhuafa yang belum memiliki rumah layak huni juga menjadi perhatian. Menurutnya, untuk mendapatkan akses rumah untuk dhuafa, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan tersebut agar menekan angka kaum dhuafa di Aceh.
“Tidak ada keluarga sakinah mawaddah warahmah, kalau mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan mewujudkan iklim investasi penanaman modal di Aceh yang kondusif, guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, agar terciptanya lapangan kerja diberbagai sektor. Khususnya melalui pembangunan ekonomi kreatif di tiga wilayah yaitu, zona barat selatan, tengan dan zona pantai.
Disamping itu, dari pengamatan kanalaceh.com, lima cagub lainnya juga menyampaikan visi misi untuk melawan kemiskinan di Aceh. Diantaranya disampaikan oleh pasangan Zakaria Saman – T.Alaidinsyah, Abdullah Puteh – Sayed Mustafa Usab, Zaini Abdullah – Nasaruddin, Muzakir Manaf – TA.Khalid dan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah.
Bagi Abdullah Puteh, pemberantasan kemiskinan ialah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan di Aceh. Melihat dari sisi sumber daya alam dan manusia, sehingga Aceh tidak layak mendapat predikat masuk dalam 10 provinsi termiskin secara Nasional.
“Misi utama saya adalah melawan kemiskinan. Jadikan saya panglima perang untuk melawan kemiskinan di Aceh,” kata Puteh.
Seusai para cagub membacakan visi misinya, pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen Purn Soedarmo mengingatkan kembali kepada para pendukung masing-masing maupun anggota dewan, agar visi misi tersebut harus dikawal.
Baginya, visi misi itu sebuah janji politik para calon. Apabila tidak dikawal, dan melenceng dari visi misi itu, rakyat berhak menuntut kembali. “Yang disampaikan para calon ini ialah janji politik. Semua harus pegang janji politik itu,” tegasnya.
Penyanpaian visi misi cagub itu mendapat pengawalan ekstra ketat dari pihak keamanan. Setidaknya ada sekitar 300 personel kepolisian disiagakan dilokasi. Kemudian, akses jalan menuju gedung DPRA ditutup untuk umum selama kegiatan itu berlangsung. [Randi]
