Jakarta (KANALACEH.COM) – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan, langkah dari Presiden Joko Widodo dalam menyikapi aksi unjuk rasa dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T. Purnama alias Ahok terlambat.
Sebab, lanjut Politikus PKS itu, Jokowi baru mengambil sikap dengan mendatangi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mengundang tokoh agama, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammmadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia ke Istana Negara harusnya dilakukan sejak awal kasus ini bergulir.
“Sebenarnya terlambat, seharusnya sejak awal. Kalau dari awal tidak ada pembiaran mungkin tidak akan terjadi seperti ini,” kata Nasir kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (2/11).
Menurut dia, langkah yang dilakukan Jokowi itu malah akan terlihat oleh masyarakat membela atau melindungi Ahok. “(Kalau seperti ini) orang yakin bahwa Jokowi melindungi Ahok Ya kan?,” papar Nasir.
Dengan demkian, dia berharap pada tokoh dan ulama yang mewakili Muhamadiyah, NU dan MUI tidak menjadi pemadam kebakaran atas kasus dugaan penistaan agama. Sebab, apabila itu dilakukan diyakini malah akan memperkeruh suasana.
“Makanya kami berharap MUI, NU dan Muhamadiyah jangan menjadi mobil pemadam kebakaran (kasus ini),” ujar dia.
Nasir mengatakan, apabila situasinya sudah seperti ini mustinya Jokowi memerintahkan kepolisian mengusut kasus ini dengan cara objektif. “Persoalan hukum kan harus disikapi secara hukum, jadi jangan ada pembiaran sudah jelas-jelas (penistaan agama). Dan sejak awal ini sudah saya katakan ini bukan delik aduan, ini delik umum,” kata dia.
Sebelumnya sejumlah ulama diundang ke Istana terkait aksi demonstrasi 4 November mendatang. Diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), dua ormas besar Islam Yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Istana Merdeka, Selasa (1/11).
Dalam pertemuan itu, Presiden mengajak para ulama untuk ikut menenangkan suasana agar aksi demonstrasi berlangsung tertib. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum MUI KH MAruf Amin, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Said Aqil Siraj, dan Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir.
Sementara, Presiden kemarin diampingi Menkopolhukam Wiranto, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesneg Pratikno.
Dalam kesempatan tersebut, secara terbuka Presiden meminta bantuan ulama untuk ikut menjaga NKRI. Menurut dia, dalam pertemuan dengan negara-negara OKI, kehidupan beragama di Indonesia sangat diapresiasi.
“Baik dari segi kerukunan, hubungan ulama dan umara, juga kehidupan keagamaan kita sehari-hari,” kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi berharap para ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Mari bersama-sama kita jaga, pelihara, dan kita perjuangkan keindonesiaan kita, lanjutnya. [Inilah]
