Jakarta (KANALACEH.COM) – Komisi III DPR memanggil Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam rapat kerja, Senin (5/12).
Rapat kerja tersebut sedianya dilakukan sejak beberapa waktu lalu, tetapi telah tertunda sebanyak dua kali.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, sejumlah hal akan didalami, di antaranya terkait aksi unjuk rasa yang diselenggarakan pada 4 November, aksi doa bersama 2 Desember, dan aksi “Kita Indonesia” 4 Desember.
Komisi III juga akan mendalami soal penangkapan dan penetapan tersangka terhadap 10 orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama dimulai.
“Polri terkesan represif dan mengundang reaksi publik. Ini mengingatkan kita pada cara-cara pemerintahan dulu (Orde Baru),” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).
Bambang menambahkan, seharusnya ada cara-cara yang lebih elegan dan manusiawi serta tidak melanggar kebebasan berdemokrasi.
Komisi III juga mempertanyakan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka tergolong tindakan dugaan makar. Sebab, mereka hanya mengungkapkan pernyataan, bukan melalui perbuatan.
“Apakah seperti itu sudah menakutkan? Saya berharap kemarin pelajaran penting dan tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa penangkapan seperti itu. Apalagi yang ditangkap aki-aki dan nini-nini,” tuturnya.
Bambang menjelaskan, ada beberapa syarat makar yang tak terpenuhi dalam konteks ini, di antaranya, karena kekuatan pemerintah di parlemen sangat kuat dan tak ada gerakan-gerakan tertentu di kampus-kampus.
“Apalagi Presiden masih dicintai sebagian besar masyarakat. Jadi, tidak terpenuhi syarat makar,” kata politisi Partai Golkar itu. [Kompas]
