Washington (KANALACEH.COM) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry memperingatkan Israel bahwa pembangunan permukiman di wilayah Palestina mengancam demokrasi. Kerry menegaskan, solusi dua negara antara Israel dan Palestina harus bisa terwujud agar perdamaian tercapai.
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (29/12), hal itu disampaikan Kerry dalam pidatonya menanggapi resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta Israel menghentikan aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, yang merupakan bagian wilayah Palestina.
Dalam voting resolusi untuk Israel, AS memilih abstain dan tak menggunakan hak veto. Langkah itu tergolong sangat langka bagi AS dalam isu yang menyudutkan Israel. Di sisi lain, sikap itu mengizinkan Dewan Keamanan PBB, untuk pertama kali sejak tahun 1979, bisa mengadopsi resolusi yang mengecam kebijakan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
“Suara dalam PBB adalah tentang menjaga solusi dua negara. Itulah yang kami perjuangkan: masa depan Israel sebagai negara demokratis dan negara Yahudi, hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan tetangganya,” tegas Kerry dalam pidatonya yang berdurasi 70 menit.
“Solusi dua negara merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian abadi dan adil antara Israel dan Palestina,” ucapnya.
Kerry kemudian memperingatkan, bahwa Israel tidak akan pernah mendapatkan perdamaian sejati dengan dunia Arab jika solusi dua negara tak tercapai.
“Terlepas dari upaya terbaik kami bertahun-tahun, solusi dua negara kini berada dalam bahaya serius. Kita tidak bisa, dengan hati nurani, tidak melakukan apa-apa dan tidak berkata apa-apa, saat kita melihat harapan perdamaian memudar,” sebut Kerry dalam pidatonya di kantor Departemen Luar Negeri AS.
Kerry menyatakan, AS telah berulang kali meminta Israel, baik secara publik maupun privat, untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
“Pada akhirnya, kami tidak bisa sesuai hati nurani melindungi elemen paling ekstrem dari pergerakan para pemukim, yang malah berusaha menghancurkan solusi dua negara,” sebutnya.
Lebih lanjut, Kerry bersikeras agar Israel maupun Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara berbeda dengan didasarkan wilayah yang dikuasai sebelum Perang Enam Hari atau perang Israel-Arab tahun 1967.
Penetapan perbatasan, sebut Kerry, bisa dilakukan dengan opsi ‘pertukaran setara’ untuk berbagai wilayah Israel dan Palestina, tentu dengan disepakati kedua pihak.
Tak hanya itu, Kerry juga mencetuskan agar Yerusalem yang menjadi pertikaian panjang Israel-Palestina, bisa menjadi ibu kota bagi kedua negara.
Selama ini, Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibu kotanya, padahal Palestina juga mengharapkan agar Yerusalem menjadi ibu kota bagi negaranya kelak.
“Memberikan solusi yang disepakati agar Yerusalem menjadi ibu kota yang diakui secara internasional bagi kedua negara dan melindungi serta menjamin kebebasan akses pada situs-situs suci sejalan dengan status quo yang sudah ada,” ujarnya soal prinsip AS dalam konflik Israel-Palestina.
“Tergantung pada Israel dan Palestina untuk memberikan pilihan-pilihan sulit, tapi kami bisa membantu,” tambah Kerry. [Detik]
