Bendera OPM berkibar di KJRI Melbourne, Kemenlu: Ini tanggung jawab Australia

Bendera kelompok separatis Papua Merdeka, Bintang Kejora, berkibar di luar kantor Departemen Imigrasi di Melbourne, Australia, dalam sebuah aksi protes tahun 2006. Bendera serupa dikibarkan di kantor KJRI Melbourne, Jumat (6/1) siang. (AAP)

Jakarta (KANALACEH.COM) – Bendera yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yaitu Bintang Kejora sempat berkibar di KJRI Melbourne, Australia. Namun tak lama kemudian insiden itu diketahui dan bendera itu segera diturunkan.

“Tindakan kriminal tersebut terjadi pada pukul 12.52 siang Jumat,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arrmanatha Nasir ketika, Sabtu (7/1).

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (6/1). Saat itu, pria yang karib disapa Tata itu mengatakan sebagian besar staf KJRI tengah melaksanakan salat Jumat.

“Saat sebagian besar staf KJRI sedang melakukan ibadah salat Jumat,” ujarnya.

“Pelakunya masih dalam investigasi. Diperkirakan orang setempat,” ucap Nasir.

“Pemerintah mengecam keras tindakan kriminal yang dilakukan simpatisan kelompok separatis di KJRI Melbourne,” tegasnya.

Pemerintah RI, sambungnya, telah menyampaikan protes ke Pemerintah Australia dan meminta agar pelaku segera ditangkap dan dihukum secara tegas sesuai hukum yang berlaku.

Insiden ini tentu menjadi perhatian pemerintah apalagi beberapa hari terakhir hubungan pemerintah Indonesia dengan Australia tengah memanas.

Tata pun menyebutkan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina pada 1961 dan 1963.

“Pemerintah RI mengingatkan bahwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Untuk itu, Pemerintah RI meminta kepada Pemerintah Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Indonesia,” Tata menegaskan. [Detik]

Related posts