Sabang (KANALACEH.COM) – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) medukung sikap pejabat Kota Sabang melakukan gugatan jika Plt Walikota Sabang T Aznal Zahri melakukan mutasi jabatan pada perubahan Susunan Organisasi Struktur Kerja (SOTK) baru.
Menurut mereka, jabatan Aznal Zahri selaku Plt Walikota Sabang secara hukum tidak lagi memiliki kewenangan mutlak dalam mengambil kebijakan strategis.
Selain sudah terbukti melakukan tindakan kejahatan disengaja memalsukan SK kenaikan pangkat juga tindakan yang dilakukan Aznal telah merugikan negara secara materil.
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Aceh Askhalani mengatakan, Aznal sudah terbukti melakukan suatu kejahatan yang sudah disengaja, sehingga berdampak pada kerugian negara dalam bentuk materil selain memperoleh gaji juga berbagai tunjangan jabatan diperoleh secara ilegal.
Ia menegaskan, dari kerugian keuangan negara itulah harus segera ditindaklanjuti, salah satunya bukan saja dikenakan sanksi administratif tapi juga sanksi dugaan tindak pidana yang sudah dilakukan Aznal.
“Sanksi tindak pidana tersebut karena Aznal sudah dengan sengaja melakukan manipulasi pemalsuan pangkat,” katanya.
Askhalani menambahkan, Statusnya sebagai pejabat sebenarnya sudah jelas ilegal, cacat secara hukum dan bisa dikatakan perbuatan Aznal masuk katagori kejahatan luar biasa.
Bukan saja negara dirugikan secara materi, sambungnya, tapi juga sudah melakukan pembohong publik terhadap masyarakat Sabang, karenakan legalitas status Aznal sebagai Plt Walikota Sabang sudah cacat secara hukum.
“Kita sangat berharap sekali pihak Kepolisian bisa masuk dan segera bertindak, perbuatan Aznal tidak cukup hanya dikenakan sanksi administratif tapi juga sanksi pidana karena sudah ada unsur kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sengaja,” ujar Askhalani.
“Kita harapkan kepada seluruh pejabat Sabang yang merasa dirugikan silahkan menempuh upaya hukum, dalam artian laporkan Aznal dalam tindakan pidana berencana karena jabatan Aznal sebagai Plt Walikota Sabang sudah tidak sah lagi sebagai jabatan publik,” tambahnya.
Untuk diketahui bersama, Plt Gubernur Aceh Soedarmo sudah melakukan proses usulan pergantian Plt Walikota Sabang ke Mendagri, dan ada tiga nama yang sudah diusulkan.
“Jadi saya himbau kepada pejabat atau para PNS Kota Sabang yang merasa dirugikan atas kebijakan Aznal silahkan menempuh jalur hukum dan saya bersama kawan-kawan sepakat dan komitmen siap membantu, mendampingi dan membela karena ada hak konstitusional yang dirugikan,” tegas Askhalani.
Sikap dan dukungan senada juga diutarakan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Provinsi Aceh Safaruddin SH, menurutnya, apabila Plt Walikota Sabang Aznal tetap ngotot melakukan mutasi akan ada konsekuensi hukum atas sebuah tindakan yang akan diambil apabila telah merugikan orang lain, maka hal yang wajar untuk dilaporkan atau digugat secara hukum.
“Karena sebuah tindakan hukum terjadi tentunya ada pihak yang tidak puas secara hukum, maka dapat menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melapor ke Pengadilan untuk di PTUN kan,” kata Safaruddin.
Lanjutnya, meskipun diketahui itu hak seorang Plt Walikota untuk melakukan pergantian atau mutasi, tapi bila ada pejabat yang merasa dirugikan atau tidak setuju karena diketahui legalitas pejabat yang melantik cacat hukum sudah pasti dapat digugat.
“Jangankan Plt Walikota yang kita ketahui menjabat hanya sementara, Walikota difinitif pun bisa digugat kalau kebijakannya sengaja menurunkan atau menempatkan jabatan seseorang tidak sesuai tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Pihaknya siap 24 jam membantu gugatan bila ada laporan pejabat Sabang yang merasa dirugikan. “Jadi jangankan pejabat, masyarakat tidak mampu atau miskin aja kita siap membantu,” ujarnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Sabang melontarkan ancaman akan melakukan gugatan jika Plt Walikota Sabang Aznal Zahri memaksakan diri melakukan mutasi jabatan.
Hal tersebut dilakukan mereka karena dinilai jabatan Aznal Zahri sebagai Plt Walikota Sabang batal demi hukum atau cacat hukum sejak terkuaknya kasus pemalsuan SK kenaikan pangkat.
Sehingga mereka pun sepakat akan menggugat Aznal bila memaksakan melakukan mutasi jabatan pada beberapa dinas, karena isu yang berkembang sekarang ini Aznal memaksakan diri menempatkan sahabat dan para koleganya tanpa persetujuan dari Baperjakat.
Menurut mereka, keinginan Aznal untuk melakukan pergantian disejumlah eselon jabatan pada beberapa dinas sangat tidak relevan dan disinyalir syarat terhadap kepentingan kelompok sehingga tidak mendapat persetujuan dari Baperjakat.
Hal itu ditandai dengan berkembangnya kabar terjadi tolak tarik antara Baperjakat dengan Aznal terhadap orang-orang yang diusulkan untuk penempatan jabatan kepala dinas.
Aznal juga dinilai terlalu ngotot untuk menempatkan orang-orangnya, padahal statusnya sebagai Plt Walikota Sabang cacat secara hukum.
Artinya sekarang ini Aznal tidak memiliki kewenangan mutlak mengotak atik jabatan dan melakukan mutasi seiring telah diajukannya usulan pergantian Plt Walikota Sabang oleh Plt Gubernur Aceh Soedarmo ke Mendagri. [Diki Arjuna]
