Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gerakan Anti Korupsi (GeRak) Aceh menemukan adanya anggran siluman dengan total Rp650 Miliar yang ditempatkan disejumlah SKPA pada proses pengusulan anggaran dalam APBA 2017.
Kordinator GeRak Aceh, Askhalani menyebutkan, dari hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh pihaknya terhadap dokumen dan usulan anggaran yang ditempatkan dalam sejumlah SKPA, patut dicurigai bahwa aktivitas ini sebagai salah satu modus untuk “bancakan” kepentingan, pengusulan anggaran hibah dan bansos atas nama kepentingan masyarakat.
“Total anggaran sebesar Rp650 milyar yang ditempatkan disejumlah SKPA patut diduga adanya adanya permainan dan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok,” katanya dalam rilis yang diterima kanalaceh.com, Minggu (29/1).
Ia menjelaskan, anggaran hibah dan bansos tersebut dilakukan dengan mengusulkan melalui mekanisme atas nama aspirasi publik. Kemudian,kata dia, pola pengusulan dan penampungan anggaran yang kemudian ditempatkan dalam 14 SKPA ini adalah cara-cara lama untuk mengambil keuntungan pada saat anggaran ini dijalankan.
“Dana ini menunjukan adanya gejala sindrom yang sama sebagaimana kasus anggaran atas nama pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan GAM tahun anggaran APBA 2013,” sebutnya.
Lanjutnya, pihaknya menemukan bahwa ada 14 SKPA yang menampung paket usulan kegiatan ini, total paket yang diusulkan diakhir pembahasana KUA PPAS adalah sebanyak 119 paket kegiatan. Ia menilai, pengusulan paket kegiatan ini patut dicurigai dan memiliki hirarki kepentingan untuk logistik Pemilukada pada tanggal 15 Februari 2017,
“Dalam catatan GeRAK Aceh ditemukan bahwa sebagaian besar paket kegiatan ini dalam perjalanannya diklaim sebagai usulan kelompok tertentu yang sebelumnya patut diduga ikut memainkan peranan yang sama sebagaimana usulan dalam APBA tahun 2013,” ujarnya.
Dari total jumlah paket yang diusulkan tersebut, kata dia, diduga bahwa sebagaian besar adalah usulan “proyek siluman” atas nama aspirasi masyarakat, dalam kaitanya beberapa pihak menempatkan anggaran ini untuk kepentingan kelompok yang memang sejak lama sudah dipersiapkan untuk mendapatkan anggaran APBA 2017 melalui skema hibah dan bansos.
kegiatan dan paket ini patut dicurigai tidak melalui mekanisme serta pembahasan anggaran yang sah sebagaimana amanah UU tentang tatacara alokasi anggaran APBA 2017, dan kegiatan ini juga sebagai barter kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mengesahkan anggaran APBA 2017 melalui mekanisme penetapat qanun.
“yang lebih mencengangkan bahwa aktor-aktor ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kepala SKPA, jadi dapat disimpulkan bahwa paket Rp650 milyar ini adalah barter kepentingan yang dijadikan landasan untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok tertentu atas nama anggaran untuk hibah dan bansos bagi masyarakat,” katanya.
Untuk itu pihaknya mendesak Plt Gubernur Aceh melawan terhadap adanya kegiatan usulan paket siluman. Kemudian, mendorong keterbukaan dan transparasi terhadap usulan anggaran yang diusulkan oleh anggota DPRA.
“Alokasi anggaran Rp650 M yang diusulkan dalam APBA 2017 patut diduga adalah merupakan barter kepentingan anggaran untuk meloloskan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif,” katanya. [Randi/rel]
