Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pernyataan calon Wakil Gubernur Aceh nomor urut 6, TA Khalid saat berkampanye di Aceh Tamiang belum lama ini dinilai suatu sikap yang menunjukkan akan takutnya dari kekalahan pada pilkada 15 Februari mendatang.
Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada mengatakan, pernyataan yang dilontarkan TA. Khalid kepada warga yang hadir itu sebuah sikap ketakutan dari Muzakir Manaf dan T. A. Khalid yang takut kalah di Pilkada.
Seharusnya, kata dia, paslon tersebut mengajarkan kepada masyarakat Aceh berpolitik dengan etika serta mengedepankan semangat menjaga perdamaian.
“Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dirinya memiliki perspektif konflik yang seharusnya dalam kondisi sekarang ini, pernyataan intimidasi verbal tidak boleh dilakukan,” kata Aryos saat diminta tanggapan oleh kanalaceh.com terkait persoalan itu, Jumat (10/2).
Menurutnya, dalam kondisi sekarang ini, pernyataan intimidasi verbal tidak boleh dilakukan. “Ini bukan semakin menggiring suara, namun memperlemah sekaligus membuat jelek citra Partai Aceh dan Gerindra di mata masyarakat,” ujarnya.
Jika dilihat dari dalam kacamata strategi politik, intimidasi dan kekerasan juga tidak menambah nilai dukungan secara signifikan, karena masyarakat Aceh sudah semakin pintar dalam melihat dan menyikapi keadaan. ”Di sisi lain, diharapkan bagi Panwaslih, harus bisa menegur TA Khalid tersebut, atas pernyataan yang dilontarkannya ke publik. Jika tidak dilakukan, berarti Panwaslih tidak menjalankan fungsi dan perannya,” kata Direktur Peneliti Jaringan Survey Inisiatif ini.
Sebelumnya, TA Khalid dinilai kembali mengeluarkan pernyataan bernada ancaman saat berorasi dalam kampanye akbar salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang, di Lapangan Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Selasa (7/2) lalu.
Dalam pidatonya, jika pasangan yang diusung Partai Aceh, yakni Muzakir Manaf (Mualem) dan TA Khalid tidak menang dalam hajatan pilkada 2017, dipastikan Aceh kembali gergejolak. “Jika PA tidak menang, jangan salahkan kami jika kembali terjadi pertumpahan darah di Aceh,” ujarnya dalam orasi tersebut, mengutip pemberitaan di salah satu media.
Menurutnya Ketua Partai Gerindra provinsi Aceh tersebut, hanya Partai Aceh yang mampu menagih janji pemerintah pusat terkait MoU Helsinki, sehingga terealisasi kepada masyarakat Aceh.
Ia berpendapat, meski TA Khalid mengeluarkan statement seperti itu, ia belum melihat adanya unsur makar. [Randi]
