Jakarta (KANALACEH.COM) – Pengelolaan tambang oleh pihak asing yang dilakukan secara terus menerus membawa kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia. Sebagai contoh penambangan tembaga dan emas di Timika, Papua yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI).
Kerugian tersebut terjadi karena sangat sedikit dari hasil kekayaan bumi Indonesia yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Selebihnya dari kekayaan alam yang dieksplorasi, dikuasai dan dinikmati oleh pemilik modal asing yang membawa kekayaan alam Indonesia ke negara mereka untuk diolah dan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Melihat kondisi di atas maka sangat sulit bagi kita untuk dapat maju dan berdiri sejajar dengan bangsa lain. Terlebih tidak sedikit kontrak-kontrak perjanjian pengelolaan SDA yang hanya mewajibkan para pengelola untuk membayar pajak dengan sistem bagi hasil yang tidak seimbang,” ujar Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Yusa Djuyandi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/2).
Dia menjelaskan, pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa kekayaan alam Indonesia sebenarnya telah terjual dengan harga yang sangat murah. Apabila memperhatikan masalah ini maka tujuan akan terpusat pada pembuat kebijakan di negara ini yang bertanggung jawab atas pemberiaan kontrak pengelolaan aset kekayaan alam.
“Indonesia negara yang kaya, subur dan makmur, kita menyadari betapa melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang hampir tersebar luas dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Kekayaan alam yang melimpah, kata Yusa, sesungguhnya adalah modal membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, makmur dan sejahtera. Sayang, hingga kini harapan untuk tercapainya kondisi itu masih jauh dari kenyataan.
Hingga saat ini, meski dengan kekayaan alam yang begitu melimpah bangsa Indonesia masih belum bisa keluar dari himpitan zona kemiskinan. Ada berbagai macam alasan terkait belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa. Salah satunya pengelolaan sumber daya alam sebagian masih dikelola oleh asing.
“Ketergantungan pada penguasaan teknologi asing masih menjadi alasan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Untuk mengelola SDA diperlukan teknologi tinggi dan itu dianggap hanya dimiliki oleh negara-negara industri maju,” pungkas Yusa. [Sindo]
