Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Akademisi dari Universitas Malikussaleh, Taufik Abdullah mengatakan potensi radikalisme pada Pilkada 2017 dinilai sebagai bom waktu, karena masih dibayangi dengan adanya antagonisme politik.
“Saya pikir, masyarakat kita belum bicara soal perdamaian dan demokrasi yang telah disepakati,” ungkap Taufik dalam dialog publik bertemakan ‘Potensi Radikalisme Pasca Pilkada di Aceh dan Upaya Penanggulangannya’ di salah satu warkop di Banda Aceh, Kamis (9/3).
Gerakan radikalisme di Aceh saat ini muncul, sambung Taufik, karena masih ada kewenangan-kewenangan di Aceh yang belum selesai pasca perdamaian MoU Helsinki.
“Jika kewenangan itu tak jelas kapan selesai, maka akan bisa menjadi bom waktu,” jelasnya.
Seharusnya dalam 10 tahun terakhir itu kewenangan untuk Aceh harus selesai, agar gerakan radikalisme di Aceh tak muncul.
Menurutnya, di Aceh juga harus mewujudkan demokrasi substansial. Untuk mewujudkannya, masyarakat ingin melihat sektor pembangunan di Aceh.
Untuk mencegahnya, maka, aktor politik, pengamat, lembaga, dan lainnya harus memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar hal-hal radikalisasi ini tak terjadi. [Aidil Saputra]
