Jakarta (KANALACEH.COM) – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menilai ada potensi intimidasi dan ancaman yang cukup tinggi terhadap mereka yang mengetahui suap mega proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) senilai Rp5,9 triliun. Dugaan itu muncul karena Semendawai melihat banyaknya saksi yang akan dilibatkan dalam persidangan.
Untuk itu, Semendawai mempersilakan saksi atau pihak-pihak lain untuk mengajukan permohonan perlindungan. Permohonan itu berlaku untuk mereka yang mengetahui kasus tapi takut mengungkapkannya kepada penegak hukum akibat intimidasi atau ancaman. “LPSK membuka diri seandainya ada pihak yang membutuhkan perlindungan,” kata Semendawai dalam keterangan resminya, Kamis (9/3).
Penyuapan atau korupsi merupakan salah satu dari tujuh kasus prioritas yang ditangani LPSK. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas untuk membantu pengungkapan dan pemberantasan kasus-kasus korupsi di Indonesia. “Caranya dengan memastikan terpenuhinya hak-hak saksi, pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) bahkan ahli,” kata Semendawai.
Selain melibatkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, serta mantan ketua panitia lelang, Sugiharto, duit suap e-KTP mengalir hingga ke pejabat Kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perkara ini disidangkan sejak hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.
Menurut Semendawai, bukan tidak mungkin kasus itu berkembang dan memunculkan pelaku lain. Kedua terdakwa sebelumnya juga sudah mengajukan diri menjadi juctice collaborator dengan membantu penegak hukum melalui pemberian keterangan yang seluas-luasnya. “Kami apresiasi terdakwa yang bersedia membantu penegak hukum dengan memberikan keterangan untuk membongkar keterlibatan pihak lain.” [Tempo]
