Singkil (KANALACEH.COM) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 116 desa di Kabupaten Aceh Singkil dinilai masih belum memberikan hasil yang maksimal, baik untuk pemerintahan setempat maupun masyarakatnya.
“Meski sudah hampir seluruh desa memiliki BUMDes, namun usaha desa tersebut belum memberikan kontribusi untuk daerah,” kata Kabid Penataan Kerjasama Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Kampung (PMMK) Amran Ramli di Singkil, Kamis (23/3).
“Tujuan akhir pemerintah adalah agar seluruh desa bisa memiliki BUMDes. Namun dari 116 desa di Aceh Singkil yang sebagian sudah memiliki BUMDes belum seluruhnya memiliki legalitas dan pengelolaan yang maksimal,” kata Amran.
Amran menuturkan belum mengetahui persis jumlah BUMDes yang sudah terbentuk di seluruh desa maupun jenis usahanya dari 116 desa di Kabupaten Aceh Singkil.
Kendatipun begitu, kata dia, pihaknya akan segera melakukan pendataan jumlah BUMDes yang sudah ada dan yang sudah memiliki legalitas.
“Seperti salah satu BUMDes di Kecamatan Simpang Kanan, ada galon isi ulang air minum, rumah toko,” ujar Amran.
Kemudian, untuk program tahun ini PMMK akan melakukan penguatan bagi seluruh pengurus BUMDes tersebut. Dengan melakukan Bimtek bagi seluruh perangkat desa maupun pengelola dana desa tersebut.
Kendati munculnya persoalan akibat adanya ADD ini kata Amran, akibat sistem pengelolaannya yang belum berjalan, karena faktor sumber daya manusia (SDM) pelaku pengelola anggaran di desa itu juga masih rendah.
Sehingga pemicu persoalan tersebut tidak sepenuhnya faktor tranparansi pengelolaan anggaran. Kemudian dari pengamatan yang ada, selama ini mekanisme masing-masing fungsi perangkat di desa itu tidak dijalankan.
Kendala lainnya yakni, karena selama ini perangkat desa belum memakai aplikasi sistem keuangan desa (Siskuedes) agar mudah dalam pengelolaannya. “Tahun ini kita baru mulai pakai Siskuedes,” ujar Amran. [Antara]
