Jakarta (KANALACEH.COM) – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pemilu (JPPR), Yusfitriadi, menilai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebaiknya ditiadakan.
Sebab, sambungnya, ambang batas ini lebih pada orientasi dominasi partai besar dan menggulirkan isu penyederhanaan partai politik (parpol).
“Saya berpikir ambang batas (presidential threshold) ini tidak penting, sebab ada yang lebih penting dari itu, yaitu verifikasi parpol,” ujar Yusfitriadi, Minggu (4/6).
Ia menjelaskan, hal yang lebih penting dari presidential threshold yaitu verifikasi parpol politik, karena menjadi perhatian semua pihak.
Hal itu penting dilakukan untuk benar-benar akurat, valid, objektif, dan tidak ada kompromi dalam menentukan parpol yang berhak mengikuti Pemilu 2019.
“Jadi saya ingin presidential threshold sebaiknya ditiadakan,” tutur Yusfitriadi.
Sebagaimana diketahui, Partai Golkar, Nasdem, PDIP, dan PKS menghendaki agar ambang batas pencalonan presiden diatur sebesar 20 persen.
Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra menghendaki 0 persen yang senada dengan keinginan parpol baru. Sementara Hanura, PAN, PKB, dan PPP coba menawarkan di angka 3,5 persen ketimbang menuruti keinginan parpol besar. [Okezone]
