Zaini Abdullah dapat penghargaan, Ketua DEMA UIN dan BEM FH Unaya angkat bicara

Zaini Abdullah dapat penghargaan, Ketua DEMA UIN dan BEM FH Unaya angkat bicara
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menerima Piagam Penghargaan dari Ketua BEM Unsyiah, Rahmad Faisal  pada buka puasa bersama dengan BEM Mahasiswa Se Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (18/6). (Ist)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Sehubungan dengan lemberian penghargaan oleh BEM Unsyiah kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat buka puasa bersama di Pendopo Gubernur Aceh pada Minggu (18/6) lalu, DEMA UIN Ar-Raniry dan BEM Fakultas Hukum Universitas Abulyatama angkat bicara.

DEMA UIN Ar-Raniry mengaku tidak terlibat dalam pemberiaan penghargaan yang diserahkan oleh Ketua BEM Unsyiah tersebut.

“Mohon publik dapat menilai sendiri secara konprehensif,” kata Sekretaris Jendral DEMA UIN Ar-Raniry, Mahyuddin Usman dalam siaran persnya kepada Kanalaceh.com, Senin (19/6).

Mahyuddin mengatakan bahwa, DEMA UIN Ar-Raniry hanya mengirimkan selegasi untuk ikut konferensi Aktivis mahasiswa Aceh III (KAMA).

“Menurut keterangan dari Julita (Menteri ADM DEMA UIN Ar-Raniry) yang merupakan salah satu delegasi, mengaku tidak tahu tentang penandatanganan dan pemberian penghargaan kepada Gubernur Aceh,” katanya.

Dengan tegas, pihaknya mengatakan pola-pola kerja ini bukan kerja-kerja mahasiswa penuh independensi, cerdas dan intelektual dalam berpikir dan merdeka bertindak sebagai agent of change representatif rakyat Aceh secara holistik.

Sementara Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Andre Agustyan mengatakan bahwa penyerahan penghargaam dari BEM Unsyiah kepada Gubernur Aceh yang mengatasnamakan BEM se-Aceh adalah pecelehan terhadap BEM se-Aceh secara kolektif.

“Penghargaan itu sungguh sangat mencederai independesi mahasiswa, seolah-olah pemberian penghargaan tersebut Gubernur Zaini Abdullah telah sukses membangun Aceh 5 tahun ini, padahal zero, prestasinya hanya mutasi dan pembangunan yang stagnan dan monoton,” jelasnya.

Andre juga turut mengecam tindakan pencitraan Doto Zaini di ujung pemerintahannya. Seharusnya, menurut Andre, audit BPK RI terhadap pembangunan masjid Raya Baiturrahman yang koruptif dan berbagai persoalan lainnya diselesaikan, agar tidak menjadi beban terhadap Pemerintahan Aceh kedepan. [Aidil/rel]

Related posts