Amsterdam (KANALACEH.COM) – Pemerintah Belanda mengatakan kedatangan Wakil Perdana Menteri Turki Tugrul Turkes ke negara itu, Sabtu (8/7), tak dapat diterima. Rencananya, Turkes hendak menghadiri acara di kalangan ekpatriat Turki di Belanda dalam peringatan kudeta militer yang terjadi pada 15 Juli 2016.
Ketegangan antara Belanda dan Turki telah terjadi sejak Maret lalu. Hal ini dimulai setelah Belanda melarang dua menteri Turkiyang hendak menghadiri acara di negara itu sebagai upaya meminta dukungan jelang referendum.
Saat itu, tepatnya pada 11 Maret pemerintah Belanda membatalkan izin penerbangan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ke Negeri Kincir Angin tersebut. Saat itu, ia berencana meminta dukungan atas referendum dari warga Turki yang ada di Belanda.
Kemudian, pada hari yang sama, negara itu juga memblokir konvoi Menteri Keluarga Turki Fatma Betul Sayan Kaya. Ia dipaksa pergi meninggalkan Belanda, dengan berada di bawah pengawalan polisi.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam langkah Belanda dan mengatakan itu adalah bentuk dari tindakan fasisme dan nazizsme. Ia juga mengatakan bahwa negara itu tidak pantas disebut sebagai Ibu Kota Demokrasi.
“Mengingat kondisi hubungan bilateral saat ini, Kabinet Belanda memutuskan kunjungan dari wakil perdana menteri Turki dan anggota lain dalam pemerintahan negara itu tidak dapat diterima,” ujar pernyataan dari Kabinet Belanda, dilansir Middle East Monitor, Sabtu.
Sebelumnya, Turki mengatakan pemerintah negara itu hendak melakukan acara peringatan di beberapa kota di Eropa. Banyak warga yang berasal dari Turki berada dan menjadi pendatang di negara-negara Eropa. [Republika]
