Pidato kontroversial Victor Laiskodat yang jadi polemik

Pidato kontroversial Victor Laiskodat yang jadi polemik
Ketua DPP Partai Nasdem Victor Laiskodat. (Viva)

Jakarta (KANALACEH.COM) – Pidato Ketua DPP Nasdem, Viktor Bungtilo Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) viral di dunia maya. Pasalnya dalam video berdurasi 02.05 tersebut Viktor menyebutkan ada empat partai diantara Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang mendukung adanya khilafah.

Pantauan VIVA.co.id, Jumat (4/8) Viktor yang menjadi anggota DPR memang sedang menjalani masa reses. Sehingga ia turun ke daerah pemilihannya. Ia sempat hadir dalam pelantikan DPD dan DPC Nasdem di NTT, Kamis (3/8).

Terkait dengan persoalan khilafah, Presiden Jokowi memang sempat mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (ormas) yang menjadi polemik di masyarakat. Sebab Perppu tersebut mengatur pembubaran ormas yang tak sejalan dengan Pancasila.

Empat partai tersebut menjadi partai yang menolak kehadiran Perppu ormas. Gerindra, Demokrat, dan PKS memang bisa dikatakan sebagai partai di luar pendukung pemerintah. Hanya PAN yang menjadi partai pendukung pemerintah tapi memiliki sikap menolak terhadap Perppu ini.

Berikut isi sebagian pidato Victor Laiskodat berdasarkan potongan video yang tersebar di jejaring sosial:

Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin satu negara lagi, tak mau di negara NKRI. Domo ganti dengan nama khilafah. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran

Catat bae-bae, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi.

Nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil. Kita yang eksekusi mereka. Jangan tolak perppu nomor 2 Tahun 2017. []

Related posts