Kepala Yayasan Vihara Aceh sebut Myanmar tak pantas jadi Negara Budhis

Kepala Yayasan Vihara Aceh sebut Myanmar tak pantas jadi Negara Budhis
Kepala Yayasan Vihara di Aceh, Yuswar (dua kiri) dan tokoh agama Budha di Aceh menggelar pertemuan di Vihara Dharma Bhakti, Banda Aceh, Senin (4/9) terkait aksi pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. (Kanal Aceh/Randi)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Konflik yang terjadi antara Pemerintah Myanmar dan muslim Rohingya, membuat seluruh elemen masyarakat mengutuk akan peristiwa itu.

Tak terkecuali, umat Budha di Indonesia juga mengecam konflik kemanusiaan tersebut. Negara Myanmar yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Budha juga dinilai sudah tidak pantas menyandang sebagai Negara Budhis.

Sebab, masyarakat disana dan Pemerintah sengaja membiarkan kekerasan itu terjadi. Pengawas Majelis Budhayana Indonesia, Yuswar mengatakan, sebuah pembunuhan atau kekerasan tidak dibenarkan dalam ajaran agama Budha. Sementara aksi kekerasan pada Rohingya terus berlanjut.

“Apa yang dilakukan pemerintah Myanmar sama sekali tidak menunjukkan ajaran agama, jadi kita tidak menganggap Negara tersebut sebagai Negara Budhis,” ujarnya pada wartawan di Vihara Bhakti, Banda Aceh, Aceh, Senin (4/9).

Ia menjelaskan, dalam pancasila Budhis, di sila pertama disebutkan bahwa dilarang membunuh. Dari sila tersebut, kata dia, sudah jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar melanggar sila tersebut dengan melancarkan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Terkait peran Biksu Budha Ashin Wirathu, ia mengatakan Wirathu bukanlah seorang biksu bagi penganut agama Budha. Bahkan, Majalis Budha di dunia sudah bersikap bahwa Wirathu bukan biksu. Perbuatannya tidak layak ditiru dan tidak mencerminkan seorang agamawan.

Menurutnya, apa yang diperbuat oleh Pemerintah Myanmar akan memetik karma. Oleh karena itu, KBI mengimbau agar semua umat Buddha di Indonesia untuk turut bahu-membahu dengan segenap komponen masyarakat dan komunitas lintas agama di tiap daerah untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan guna membantu etnis Rohingya.

“KBI juga mendorong pemerintah agar turut aktif memfasilitasi perdamaian di Myanmar melalui forum ASEAN dan PBB sehingga kekerasan dapat segera dihentikan sehingga tercapai keamanan dan perdamaian demi kepentingan umat manusia,” kata Yuswar, yang juga sebagai kepala Yayasan Vihara di Aceh.

Disamping itu, ia berpendapat, seharusnya Pemerintah Myanmar belajar tentang toleransi di Aceh. Kata dia, di Provinsi Aceh hampir seluruh daerah masyarakat beragama muslim. Tapi, bagi penganut agama Budha tetap bisa hidup rukun, tanpa ada konflik.

“Kalau di Aceh belum pernah ada konflik (agama Budha) dengan masyarakat disini (muslim). Kita tetap hidup rukun, bahkan toleransi masyarakatnya cukup tinggi,” ujarnya. [Randi]

Related posts