Langsa (KANALACEH.COM) – Kepala biro divisi Hukum Mabes Polri Brigjen Pol.Dr. Agung Makbul mensosialisasi surat edaran Kapolri nomor SE/6 /x /2015 tentang pencegahan ujaran kebencian (Hate Speech) di Aula gedung DPKA Kota Langsa, Jumat (22/9).
Pada kesempatan itu Wakil walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid ketika membuka seminar kebangsaan pencegahan ujaran kebencian mengatakan, sejauh ini kondisi kota Langsa saat ini masih sangat kondusif bahkan belum ada gejolak termasuk isu ujaran kebencian itu sendiri, namun begitu harus tetap mawas diri.
Sementara, Kepala biro divisi Hukum Mabes polri Brigjen Pol Dr. Agung Makbul menegaskan, tugas Polri adalah memelihara kamtibmas , perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri.
Menyangkut Hate Speech ujaran kebencian ini adalah tindakan yang sering dilakukan oleh sebagian kelompok di masyarakat untuk memprovokasi kebencian dan tindakan kekerasan kepada kelompok lain.
“Hal itu bisa terjadi akibat dari latar belakang keinginan yang tidak terpenuhi, perbedaan paham suatu kelompok secara vulgar menghujat kelompok / individu lain yang bisa berujung pada tindakan kejahatan (Hate Crime), bahkan bisa memicu konflik social,” katanya.
Menurutnya, ada 11 unsur ujaran kebencian terhadap individu / kelompok masyarakat yang didasari atas perbedaan, suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual.
Salah satu tujuan sosialisasi ini agar istilah Hate Speech dipahami secara seragam dan merata, baik oleh kepolisian maupun masyarakat, dalam menangani masalah Hate Speech.
“Ujaran Kebencian dapat berupa tindak Pidana (KUHP) antara lain, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dengan tujuan jahat,” demikian Kepala biro divisi Hukum Mabes Polri. [Erza]
