Jakarta (KANAKACEH.COM) – Pro kontra mewarnai kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai aturan validasi pelanggan seluler prabayar yang wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Menanggapi hal ini, Menkominfo Rudiantara berupaya meyakinkan masyarakat bahwa registrasi ini adalah komitmen perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga untuk kepentingan national single identity.
Di samping itu, operator seluler menjadi lebih mengenal siapa pelanggannya karena selama ini mereka hanya menganalisis kebiasaan saja.
Sehingga ke depan, operator dimungkinkan mengetahui nama dan alamat pelanggan dengan pasti karena divalidasi NIK dan KK.
“Selain itu, manfaat lainnya adalah keamanan, transparansi, dan pelayanan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Rudiantara di Kementerian Kominfo, Jakarta.
Di kesempatan yang sama, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, manfaat registrasi kali ini agar nomor seluler tidak disalahgunakan.
“Masyarakat jadi nyaman karena nomornya tidak akan disalahgunakan oleh orang lain,” ungkapnya.
Dari sisi keamanan negara juga, kata Zudan, bisa meminimalisir adanya ancaman kejahatan dengan memanfaatkan nomor seluler yang kemudian nomor tersebut dibuang atau dinonaktifkan.
“Dan yang paling penting untuk keamanan buat seluruh warga negara karena tugas negara itu, melindungi masyarakat,” sebutnya.
Bukan tanpa alasan pemerintah mewajibkan pelanggan seluler harus divalidasi dengan NIK dan KK. Di era digital seperti saat ini, keakuratan data diperlukan untuk mempermudah transaksi.
“Kita menuju transaksi non-cash, nanti tidak ada lagi harus nulis-nulis di kertas. Bagaimana dengan verifikasinya? Dengan NIK, semua akan berbasis NIK. Transaksi inklusi dengan NIK, kalau enggak ada di database (Dukcapil), stop dulu. Siapa dia? Pastikan semua transaksi itu aman,” tuturnya. [Detik.com]
