Meureudu (KANALACEH.COM) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya melalui Fraksi NasDem meminta penggunaan dana infaq di Baitul Mal Pidie Jaya perlu transparansi dan rasa tanggung jawab.
Pasalnya, selama ini ada indikasi pengunaan tak transparan alias tertutup.
Anggota DPRK Pidie Jaya, Muslem M Adam dalam laporan pendapat akhir terhadap rancangan qanun pertanggung jawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2016, Rabu (18/10) menyebutkan, jangan semena-mena dalam menggunakan dana publik Pidie Jaya untuk pencintraan dan kampanye politik.
“Karena pada hakikatnya dana infaq punya tanggung jawab secara vertikal dengan Allah SWT dan dengan umat secara horizontal,” katanya.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa masih lemahnya sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pidie Jaya di beberapa dinas terkait.
“Kami harap para pihak terkait jangan diam berdiri dan terlena dengan kuncuran dana otsus, karena dalam jangka 10 tahun lagi dana otsus akan berkurang sangat signifikan sehingga berdampak terhadap pembangunan di Pidie Jaya,” ujarnya.
Muslem mengharapkan Pemkab Pidie Jaya agar proaktif untuk mengali dan mencari potensi-potensi PAD untuk kelangsungan ke depan.
Namun, menurutnya perkembangan pembangunan di Pidie Jaya dari tahun ke tahun ada tren peningkatan sehingga di setiap pelosok-pelosok gampong sudah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Sayangnya, sambung dia, di balik itu semua ada hal yang sangat memprihatinkan karena perencanaan yang tidak matang, sehingga ada bangunan atau gedung-gedung yang mubazir.
“Kami lihat pemerintah tidak punya tata kelola dana-dana untuk pembangunan Pidie Jaya secara matang dan komprehensif, pemerintah sering mengunakan sistem simultan dan instan, sehingga apa yang dilakukan tidak membawa dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muslem. [Aidil/rel]
