Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Peringatan Sumpah Pemuda yang ke 89 Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Unsyiah, dan Himpunan Mahasiswa ilmu Politik (Himapol) UIN Ar-Raniry, yang tergabung dalam Himapol Indonesia Korwil 1 mengadakan kegiatan mimbar bebas.
Mimbar bebas yang bertemakan “Pemuda Menggugat Sistem Pendidikan Tinggi Nasional” itu digelar di UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (28/10).
ketua Korwil 1 (Aceh) Himapol Indonesia, Akbar Anzulai mengatakan tujuan kegiatan tersebut dibuat karena untuk mengimplementasikan UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 31, yaitu “(3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.
“Permasalahan bangsa saat ini adalah hilangnya tatanan lama dalam peranan pemuda khususnya mahasiswa sebagai kontrol sosial. Hal ini sangat dirasa mengingat semakin banyaknya kaum terpelajar yang apatis dan bersikap individualistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Akbar dalam orasinya.
Menurutnya, pemuda khususnya mahasiswa harus berdiri di garis terdepan dalam mengawal bangsa ini selayaknya pendahulu membangun bangsa dengan semangat kepemudaan agar terwujudnya cita-cita nasional.
Atas dasar itu, Akbar yang juga koordinator acara menyampaikan lima poin tuntutan yaitu, mengajak seluruh pemuda khususnya mahasiswa untuk kembali ke jalurnya sebagai kontrol sosial dan agen perubahan dengan dibekali oleh iron stock yang melekat di dalam jiwa pemuda.
“Mengajak pemuda untuk pro aktif dalam melihat persoalan bangsa,” jelasnya.
Menuntut Pemerintah Pusat untuk merevisi serta memberi solusi sistem PTN-BH yang dalam penerapannya berujung pada korporatisasi PTN.
“Menuntut Pemerintah Lusat untuk merevisi serta memberi solusi terkait sistem UKTB yang semakin mahal harganya dan pungutan liar dalam pratikum dan sebagainya,” sambung Akbar.
Dan, menyangkan sikap represif aparat terhadap mahasiswa di Istana Negara dalam beberapa waku lalu yang dinilai mencedrai tatanan demokrasi pasca reformasi. [Aidil/rel]
