LKBH Unsyiah gelar diskusi publik soal UU MD3

LKBH Unsyiah gelar diskusi publik soal UU MD3
Diskusi publik UU MD3, yang bertema Revisi UU MD3: Quo Vadis Demokrasi di Indonesia di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Rabu (21/3). (Humas Unsyiah)
--Ads--
loading...

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala menggelar diskusi publik UU MD3, yang bertema Revisi UU MD3: Quo Vadis Demokrasi di Indonesia di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Rabu (21/3).

Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Prof Dr Ilyas SH MHum menyebutkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam UU MD3 ini.

Pertama, DPR punya kewenangan untuk memanggil siapapun yang tidak mau datang ketika dipanggil oleh DPR secara ikhlas.

Ads

Kedua, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah hukum, dan non hukum terhadap siapapun yang dipandang merendahkan martabat DPR atau anggota DPR.

Ketiga, DPR boleh dipanggil untuk diminta keterangannya jika ada suatu tindak pidana, namun pemanggilan tersebut harus melalui persetujuan tertulis presiden dan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari MKD.

“Maka diskusi hari ini adalah identifikasi, diagnosis apakah ketiga hal tadi adalah bisul atau tahi lalat terhadap hukum di Indonesia. Kalau tahi lalat bisa mempercantik. Jadi, diskusi ini penting untuk pecerahan bagi masyarakat,” ujar Ilyas.

Ketua LBKH Unsyiah Kurniawan S, SH LLM mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu wujud pengabdian Unsyiah melalui Fakultas Hukum dalam bentuk memberikan layanan bantuan hukum, sekaligus merespon berbagai polemik hukum baik dalam skala regional maupun skala nasional.

loading...

“Kita mengamati dari berbagai media terkait UU MD3 yang sudah sah menjadi UU. Maka kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab unsyiah dalam rangka membuat pencerahan, gagasan, atau kritikan yang berguna bagi pengembangan hukum Indonesia ke depan,” ujar Kurniawan.

Hadir sebagai pemateri dalam diskusi ini Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional RI (IKAL) Komisariat Aceh Prof Dr Syahrizal Abbas MA. Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum – (IKAKUM) Unsyiah A Hamid Zein SH MHum.

Ketua PERADI DPC Banda Aceh Zulfikar Sawang SH, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Chandra Darusman SH MH, Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Unsyiah Zainal Abidin, SH MSi MH, dan Intelektual Muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Zulfata, SUD MAg. [Aidil/rel]

Ads