Jakarta (KANALACEH.COM) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan penerapan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam di Aceh harus dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut dia, hal itu tak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Penerapan hukuman cambuk di Aceh Lapas bukan lagi di area umum yang didasari kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Aceh.
“Itu tidak apa-apa,” kata Yasonna di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan seperti dilansir laman VIVA.co.id, Senin (23/4).
Aturan yang dimaksud Yasonna ialah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemindahan hukuman cambuk.
Yasonna menekankan, membandingkan upaya eksekusi hukuman seperti di Lapas Nusakambangan. Namun, ia tak mencontohkan hukuman yang dimaksud.
“Kan tidak di dalamnya, tidak di dalam vicinitynya. Tidak apa-apa. Kami sering juga eksekusi di Nusakambangan, bisa,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Yasonna Laoly mendatangi Aceh, Kamis, 12 April 2018, dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman atau MoU pelaksanaan hukuman cambuk dalam lembaga pemasyarakatan. Kedatangan menteri politikus PDIP itu menuai protes. []
