Konreg di Banda Aceh, Kementrian PUPR Bahas Pengembangan Infrastruktur

(ist)
--Ads--

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menggelar Konsultasi Regional (Konreg). Kali ini, Konreg ketiga digelar di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (10/3).

Konreg yang akan dilaksanakan selama tiga hari ini, dibuka langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala guna membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di provinsi wilayah Sumatera. Pembukaan turut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berserta jajaran dan para undangan.

“Pelaksanaan tahapan kerja teknokratik, seperti penyusunan RKP 2020 dan kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020, harus tetap berjalan,” ungkap Basuki.

Ads

Kemudian, lanjut Basuki, pembangunan SDM tetap diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Selain itu, ada juga pesan antisipasi terhadap dinamika perekonomian dunia, seperti normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia.

“Terakhir, menciptakan inovasi dan sinergi pembiayaan yang melibatkan swasta,” papar Basuki.

Ia menjelaskan, setiap tahun Kementerian PUPR mesti melakukan tiga hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR. “Yaitu, evaluasi terhadap program yang telah dilakukan, memastikan program tahun berjalan tercapai dan melakukan melakukan pemrograman untuk tahun selanjutnya,” ujarnya.

“Terlebih, saat ini Indonesia berada pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan akan segera memasuki transisi pada periode RPJMN 2020-2024,” lanjutnya.

Basuki juga menerangkan, tujuan Konreg 2019 antara lain, memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah. “Kedua, memastikan keberlanjutan pembangunan dari RPJMN 2015- 2019,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, guna memprioritaskan program untuk empat sasaran yang belum tercapai di 2015- 2019. “Yakni sektor air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak,” tegasnya. [Randi/rel]

Ads