25 C
Banda Aceh

KPK Minta Menkumham Tak Delegitimasi Perbaikan Lapas

Headline

Jakarta (KANALACEH.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Menkumham Yasonna Laoly untuk tak mendelegitimasi perbaikan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal tersebut disampaikan KPK menanggapi pernyataan Yasonna yang khawatir narapidana kasus korupsi akan sulit dikontrol jika ditempatkan di salah satu Lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Jangan sampai pihak Kementerian Hukum dan HAM sendiri yang mendelegitimasi perbaikan dan perubahan yang sudah dilakukan di Nusakambangan tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Febri menegaskan pemindahan narapidana korupsi ke Nusakambangan merupakan rencana aksi yang disusun sendiri oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. KPK, kata Febri, hanya mengkaji dan memberikan rekomendasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan Lapas.

“Kemudian pihak Kemenkumham khususnya di Ditjenpas, menyusun rencana aksi. Jadi yang menyusun rencana aksi adalah pihak Ditjenpas. Mereka yang menyusun secara rinci tahapan-tahapannya bulan per bulan termasuk bulan Juni ini,” kata Febri.

Dalam rencana aksi tersebut terdapat sejumlah hal yang seharusnya dilakukan Ditjenpas. Salah satunya adalah menyerahkan dan membahas bersama KPK mengenai daftar nama narapidana koruptor yang akan dipindahkan ke Nusakambangan. Pemindahan koruptor ke Nusakambangan sendiri baru akan dijalankan pada awal tahun nanti.

“Proses persiapannya dimulai dari sekarang pengajuan nama dan lain-lain. Jadi bukan KPK yang mengajukan nama tapi pihak Ditjenpas yang mengajukan nama yang akan dibahas bersama. Itu akan kami koordinasikan lebih lanjut,” kata Febri.

Ditekankan Febri, upaya perbaikan pengelolaan lapas ini merupakan kerja sama antara KPK dan Ditjenpas untuk memperbaiki kredibilitas Kemenkumham. Untuk itu KPK meminta Kemenkumham terbuka dan berkomitmen menjalankan sejumlah rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut.

Keterbukaan dan komitmen ini penting agar sejumlah persoalan laten di Lapas tidak terus berulang. Seperti masih ditemukannya napi koruptor yang plesiran saat sedang menjalani hukuman di Lapas.

“Dulu KPK pernah membantu tapi Kementerian Hukum dan HAM tidak cukup terbuka, dan bahkan kami menilai tak kooperatif pada saat itu sehingga kejadian-kejadian di Lapas itu berulang-ulang. Harapannya jika rekomendasi ini dilaksanakan kami bisa perbaiki pengelolaan Lapas. Tentu diharap ada keterbukaan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan tidak resisten dengan hal ini. saya juga membaca seolah-olah ada pihak yang mengatakan kalau napi kasus korupsi ditempatkan di Nusakambangan maka mereka akan berpesta pora misalnya di sana,” kata Febri.

Febri menegaskan dari kajian yang dilakukan KPK, di Nusakambangan terdapat sejumlah kategori Lapas, mulai dari lapas super maximum security hingga lapas dengan pengamanan yang standar. Dari kajian itu, napi koruptor dapat ditempatkan di Lapas maximum security. [VIVA.CO.ID]

Berita Terkait

Trending

Satgas Covid Aceh Tak Paksa Warga Harus di Suntik Vaksin

Banda Aceh (KANALACEH.COM) - Tim Satgas Covid Aceh akan memulai vaksinasi pada Jumat, 15 Januari 2021.10 pejabat prioritas akan di suntik pertama lalu diikuti...

Polisi Sita Satwa Langka di Rumah Bandar Sabu 200 Kilo di Banda Aceh

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Personel Polresta Banda Aceh dan BKSDA Aceh menyita berbagai macam hewan langka dan dilindungi dari rumah seorang gembong narkoba yang...

Inilah 5 Syarat Menikahi Polwan Yang Harus Anda Ketahui

Kanal Aceh - Menikah memang harus melewati proses saling mengenal yang tidak bisa dianggap remeh. Baik dari sisi pria maupun wanita. Dari sisi Pria...

Usai Teler Hisap Ganja, Polisi Tangkap Keuchik di Abdya

Blangpidie (KANALACEH.COM) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) berhasil menangkap keuchik Gampong Tokoh 1 kecamatan Manggeng inisial MA. Dirinya ditangkap pihak kepolisian diduga terlibat penyalah...

Berita Terbaru