Banda Aceh (KANALACEH.COM) – TNI AU Lanud Sultan Iskandar Muda melakukan pertemuan dengan kementrian PUPR di Aula VIP Room Lanud SIM, untuk membahas alih status tanah, yang akan dipergunakan untuk pembangunan jalan tol.
Dimana, dalam pembangunan itu, lahan milik Lanud SIM terkena pembangunan tol Sigli-Banda Aceh.
Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Hendro Arief mengatakan, bahwa pembangunan proyek strategis nasional itu sudah diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo akhir 2018 lalu.
Dikatakannya, sejauh ini program tersebut berjalan lancar. Namun terdapat beberapa status lahan TNI AU yang digunakan sebagai ruas jalan tol, dimana luas tanah sekitar 45.000M2 yang berada di Jalan Blang Bintang-Krueng Raya, Desa Data Makmur, Blang Bintang Aceh Besar terkena rencana penggunaan.
“Besar harapan kami, kedatangan bapak (PUPR) sekalian dapat menemukan solusi terbaik, karena tentunya kami mendukung program pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini,” ujar Danlanud, Kamis (11/7).
Di samping itu, kata dia, karena lahan yang terkena pembangunan itu memiliki nilai strategis dalam mendukung tugas pokok TNI AU, yang dimana rencana kedepannya akan dibangun Markas Batalyon Komando Paskhas. Untuk pengamanan aset dan pangkalan serta menjaga keutuhan wilayah di ujung barat NKRI.
Hal serupa dikatakan Aslog Kaskoopsau I bahwa kedatangan tim beserta rombongan sebagai bentuk tindaklanjut perintah Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, terkait rencana penggunaan aset TNI AU untuk digunakan sebagai ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh.
“Perlu adanya pembicaraan dan koordinasi yang baik pihak terkait agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena pada dasarnya TNI AU sangat mendukung program pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Tendi Hardianto dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR berterima kasih atas sambutan pihak TNI AU dalam memfasilitasi tatap muka untuk berkomunikasi.
Diharapkan pertemuan itu bisa menemukan solusi, dalam penggunaan tanah TNI AU untuk proyek pembangunan jalan tol.
“Tentunya kita bersama untuk mewujudkan program pemerintah dengan berkoordinasi secara prosedural dalam mengatasi permasalahan penggunaan tanah ini, dengan harapan tatap muka ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan kedepannya,” katanya. [Randi/rel]
