Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh berencana membeli pesawar terbang N219 pabrikan PT Dirgantara Indonesia. Pengadaan pesawat itu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh, dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
Terkait pembelian pesawat itu, dinilai belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Mengingat, masih ada kebutuhan lain yang mendesak seperti memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, yang kini masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Menurut saya, Pemerintah Aceh tidak perlu membeli pesawat. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan terhadap rencana pembelian pesawat. Sejak masa Irwandi 2017 lalu, kami sudah menolak rencana tersebut,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin, melalui keterangannya, Rabu (11/12).
Baca: Pesawat N219 Akan Perkuat Investasi di Aceh
Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, kata dia yang memiliki 33 kabupaten/kota dan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Aceh, tetapi Pemerintahnya tidak memiliki pesawat.
Taqwaddin menilai, sementara Aceh yang angka kemiskinannya tertinggi di Sumatera dan angka pengangguran masyarakat Aceh juga tinggi, sehingga pembelian pesawat, menurut dia, adalah sesuatu yang kontraproduktif dengan fakta yang ada.
Baca: Pemerintah Aceh Teken MoU Pembelian Pesawat N219
“Seharusnya, dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni di Aceh, Pemerintah Aceh memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya yang miskin dengan membangun rumah dhuafa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, presentase rakyat miskin di Aceh 15,32 persen harusnya lebih dulu disejahterakan, agar mereka juga nantinya bisa naik pesawat.
Menurutnya, jika yang miskin dan pengangguran tidak diberdayakan, kata dia, pembelian pesawat tersebut dinilai terlalu dipaksakan. Jika menggunakan dana APBA, Taqwaddin meminta agar DPR Aceh tidak menyetujui rencana pembelian pesawat tersebut.
“Dalam hal kesejahteraan yang masih begitu rendah dan investasi yang minim, belum tepat momentumnya Pemerintah Aceh membeli pesawat. Dalam Pasal 180 UUPA, tegas disebutkan bahwa APBA harus lebih besar diutamakan penggunaannya untuk belanja publik. Namun faktanya, jika dicermati maka belanja pegawai lebih besar daripada belanja publik,” ujarnya. [Randi/rel]
