Subulussalam (KANALACEH.COM) – Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam, Bahagia Maha meminta agar pemerintah mengupdate atau memperbaharui Data Basis Data Terpadu (BDT) Kota Subulussalam.
Pasalnya, ada warga Subulussalam penerima bantuan masuk dalam data BDT meski memang tidak layak untuk dibantu, sementara masih banyak masyarakat kurang mampu yang layak untuk dibantu, namun karena tidak masuk dalam data BDT sehingga tidak mendapatkan bantuan.
Selain itu, Bahagia Maha yang merupakan Politisi Partai PAN tersebut, juga menyarankan kepada Dinas Sosial agar semua penerima bantuan baik PKH, maupun bantuan lain agar dipasang stiker dirumahnya.
“Disarankan juga kepada Dinas Sosial supaya memasang stiker dirumah-rumah penerima Bantuan PKH maupun bantuan yang lain supaya transparan dan tepat sasaran,” kata Bahagia Maha.
Menurut keterangan seorang Staf Bagian Data di Kantor BPS Subulussalam yang dikonfirmasi kanalaceh.com, mengatakan bahwa Data BDT Kota Subulussalam terakhir terupdate pada tahun 2014. Dan soal data BDT itu, kata dia, pihaknya hanya kerja sama, biasanya ada koordinasi dari BAPPEDA dan Dinas Sosial untuk update data BDT tersebut.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Subulussalam, Fauzi saat dikonfirmasi diruangannya membenarkan bahwa Data BDT sudah lama tidak terupdate.
Ia juga menilai perlu dilakukan pembaharuan data tersebut sehingga penerimaan bantuan bisa merata kepada masyarakat, yang memang layak untuk menerimanya.
Fauzi menambahkan, semua masyarakat penerima bantuan seperti PKH,
Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Subsidi PLN, Gas 3 kg, KIP, KIS, Kartu Keluarga Sejahter (KKS) semua harus terdaftar di BDT. Sehingga bisa terpadu secara gotong royong memperbaiki data tersebut dengan berbagai macam program kesejahteraan sosial.
Saat dikonfirmasi, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Subulussalam, Saifuddin Bintang mengatakan pihaknya akan segera memperbaharui Data BDT atau Data Terpadau Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Direncanakan pada bulan Maret tahun ini, kita akan koordinasi dengan pihak Kementerian Sosial bagaimana mekanisme dalam melakukan pembaharuan data BDT atau DTKS ini, mungkin dibulan April kita sudah mulai lakukan pendataan apakah nanti melibatkan BPS, BAPEDA, Camat atau kepala desa nanti akan kita koordinasikan kembali,” kata Saifuddin Bintang Selasa (11/2).
Soal pemasangan stiker di rumah masyarakat penerima Bantuan PKH maupun bantuan lain, Kata Saifuddin, dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan agar bantuan dapat transparan dan tepat sasaran. [Tumangger]
