Jakarta (KANALACEH.COM) – Presiden Joko Widodo meminta Polri, KPK dan Kejaksaan tidak sungkan menindak tegas atau ‘menggigit’ oknum yang ingin menyalahgunakan anggaran penanganan virus corona (Covid-19). Jika ada niat buruk untuk melakukan korupsi, aparat harus lekas menindaknya.
Jokowi menyampaikan itu saat menjadi Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-74 yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7)
“Kalau ada niat buruk korupsi mens rea-nya ya harus ditindak, silahkan digigit saja,” kata Jokowi saat memberi arahan.
Menurut dia, dalam situsi krisis akibat pandemi Covid-19, tidak boleh ada pihak yang bermain-main dan menyalahgunakan anggaran. Jokowi pun mengingatkan agar aspek pencegahan turut dikedepankan.
“Kalau ada potensi masalah, segera diingatkan,” kata Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebut anggaran penanganan Covid-19 bisa bertambah lagi. Jumlahnya menjadi lebih besar. Dia lalu meminta Polri untuk mengawasi dan menindaktegas oknum yang berniat menyalahgunakan.
“Diawasi penggunaan anggarannya yang sampai Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar bila diperlukan,” imbuh Jokowi.
Di samping mengawasi penggunaan anggaran, Jokowi meminta Polri terus memberikan bimbingan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona.
Pengawasan penyaluran bantuan sosial hingga menjaga agar situasi tetap kondusif juga mesti dilakukan Polri. Dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek di kelurahan atau desa.
“Dalam situasi sulit ini kehadiran jajaran Polri sangat-sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres, Polsek, Babinkamtibas harus aktif mengajak masyarakat protokol kesehatan,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan hal yang sama. Dia meminta aparat penegak hukum menggigit pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi.
“Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras,” kata Jokowi kepada dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference 15 Juni lalu. [CNN]
