Sabang (KANALACEH.COM) – Wali Kota Sabang Nazaruddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang.
“LKPJ ini adalah capaian penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun melalui program yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja kota (APBK) Sabang,” kata Nazaruddin, Senin (19/4).
Ia menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program nasional yang wajib setiap tahun, dan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran, di samping program lain yang menjadi prioritas Pemko dalam pembangunan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sabang pada 2020 meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi pendukung urusan pemerintah dan fungsi penunjang urusan pemerintah. Empat urusan itu mencakup seluruh kepentingan pembangunan daerah.
“Sepanjang tahun 2020, dalam rangka pencapaian target pemerintah dengan empat urusan yang telah direncanakan itu, Pemko Sabang melakukan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi belanja,” katanya.
Perubahan itu, lanjut dia, merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan Kota Sabang pada 2020, dasar hukumnya sesuai dengan Perppu RI nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Ini juga dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2020 tentang recofussing kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, katanya.
“Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2020, kita menetapkan APBK Sabang dengan rincian pendapatan sebesar Rp653,7 miliar, dengan capaian target realisasi sebesar Rp631,3 miliar atau 96,57 persen,” katanya lagi.
Menurut Nazaruddin kita patut bersyukur bahwa situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban Kota Sabang pada 2020 aman dan terkendali. Tentu berkat sinergitas dan kerjasama dengan aparat keamanan TNI-Polri dan tokoh agama serta seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020 tidak mudah, masa terberat karena di tengah pandemi COVID-19. Tidak terkecuali kota paling barat Indonesia itu yang sangat berdampak dari berbagai aspek, terutama perekonomian dan masyarakat.
“Menghadapi ini, kami telah mengupayakan berbagai macam penyesuaian kebijakan rencana pembangunan daerah guna tetap menjamin keberlanjutan agenda pembangunan pada tahun berjalan,” katanya.
