Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Komite Peralihan Aceh (KPA) menolak pernyataan Polda Aceh yang menyebut pengibaran bendera bulan bintang merupakan tindakan makar. Hal itu juga merespons dipanggilnya Tgk Ni ke Polda Aceh terkait kasus bendera tersebut.
Jubir KPA, Azhari Cage mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Muzakkir Manaf terkait persoalan itu. Hasilnya mereka menolak jika mengibarkan bendera bulan bintang disebut makar.
“Dari hasil keputusan rapat tersebut perlu saya tegaskan bahwa kita menolak disebut makar kepada rekan rekan mengibarkan bendera pada 4 dessmber kemarin,” kata Azhari kepada wartawan, Selasa (28/12).
Menurut Azhari, bendera bulan bintang jelas tercantum dalam MoU Helsinki dan di dalam poin 1.1.5 dalam UU Pemerintah Aceh. Hingga saat ini, kata dia, bendera tersebut masih sah secara hukum dan punya regulasi.
Hanya saja bendera itu masih dalam politik. Sehingga, kata Azhari tidak ada alasan hukum apapun bahwa Polda Aceh menyatakan bendera tersebut makar.
“Tidak ada alasan hukum apa pun bahwa polda menyatakan bendera bintang bulan itu merupakan makar. Jadi kita dalam rapat keputusan yang dipimpin Panglima Komando Pusat Mualem bahwa kita menolak disebut makar tentang bendera itu,” ujarnya.
“Kita minta kapolda untuk hentikan kasus ini. Karena ini benar-benar tidak sesuai dengan hukum berlaku. Tidak berlasan secara hukum,” tambah Azhari Cagee. Sebelumnya, Polda Aceh sedang menyelidiki ada-tidaknya unsur makar dalam pengibaran bendera Bulan Bintang. Kasus yang menjerat Tgk Ni itu kini ditangani Ditreskrimum Polda Aceh.
“Kita masih penyelidikan, apakah niat dan motif yang bersangkutan sejalan dengan Pasal 106 KUHP tentang makar,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winard, Sabtu (18/12).
Sebelumnya juga, Polda Aceh telah meminta agar bendera Bulan Bintang tidak dikibarkan dan mencoba menghentikan kegiatan saat itu. Namun, katanya, imbauan itu tidak dituruti massa. Bendera bulan bintang justru dikibarkan saat 4 Desember.
