Tanpa Dikonfirmasi, PPP Aceh Cantumkan ASN jadi Pengurus Partai

by danirandi

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Sejumlah ASN yang masih aktif masuk dalam kepengurusan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh. Mereka masing-masing menjabat sebagai pimpinan majelis pakar partai berlambang ka’bah tersebut.

Mereka yang masuk dalam jajaran pimpinan majelis pakar ialah Profesor Warul Walidin yang menjabat sebagai Rektor UIN AR Raniry Aceh dan Profesor Apridar yang merupakan dosen di Universitas Syiah Kuala.

Kemudian ada Kepala Biro Keistimewaan Setda Aceh Usamah El Madny dan M Adli Abdullah yang masih tercatat sebagai ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nama mereka masuk dalam pimpinan dewan pakar masa bakti 2021-2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Hanya saja, beberapa ASN tersebut menyesalkan sikap PPP yang tidak melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan dinilai telah merugikan para pihak yang namanya dicantumkan.

“Pencantuman nama saya tanpa konfirmasi,” kata Kepala Biro Keistimewaan Setda Aceh Usamah El Madny singkat saat dikonfirmasi, Rabu (19/1).

Hal serupa juga dikatakan oleh Adil Abdullah. Pencantuman nama dirinya di jajaran majelis pakar DPW PPP Aceh tanpa konfirmasi. Ia bahkan merasa dirugikan karena statusnya saat ini masih pegawai ASN aktif.

Menurutnya secara UU ASN tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik seperti yang tertera dalam Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Pencatuman nama saya dalam susunan pimpinan majelis pakar DPW PPP Aceh tidak benar dan tidak pernah dilakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan integritas dan profesionalitas bagi seorang ASN,” ucapnya.

Sementara itu ketua DPW PPP Aceh yang baru diangkat, Amiruddin Idris membenarkan ada sejumlah akademisi dan ASN yang diangkat dalam jajaran majelis pakar. Menurutnya mereka yang diangkat itu dibutuhkan pemikirannya oleh PPP.

Namun jika ada yang komplain, kata dia, pihaknya akan mengubah struktur majelis pakar tersebut. “Sebenarnya PPP membutuhkan beberapa pakar dan akademisi. Saya dengar memang ada yang komplain ya gapapa, kita anulir lagi di perbaiki lagi,” ujar Amiruddin saat dikonfirmasi.

You may also like