Jakarta (KANALACEH.COM) – Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh mendatangi kantor KPK RI, Senin (21/2).
Kedatangan mereka yang ketiga kalinya ini guna menuntut KPK RI lebih tegas terkait dugaan korupsi yang tengah ditangani di provinsi Aceh sejak pertengahan tahun 2021.
Nazarullah Ketua Aliansi Pemuda Aceh Jakarat menilai bahwa respon KPK RI 2 minggu yang lalu masih belum tegas dalam menjawab harapan tinggi serta komitmen rakyat agar Aceh terbebas dari jeratan Korupsi.
“Kami menilai bahwa belum adanya niatan serius dari KPK RI terhadap komitmen lembaga tersebut untuk menindak secara tegas kejahatan anggaran yang selama ini dan saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh,” kata Nazarullah.
Menurutnya Aceh memiliki anggaran pembangunan yang besar, pada tahun anggaran 2022, Pemprov bersama DPR Aceh mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 16,17 Triliun.
“Anggaran yang besar tersebut seharusnya mau dan mampu dimaksimalkan oleh Pemda guna membangun ekonomi rakyat agar rakyat aceh bisa mendapat nilai tambah yang lebih sehingga bisa menekan angka kemiskinan di Aceh yang saat ini berada pada 15.53 persen,” ujarnya.
Hanya saja, kata dia, anggaran yang besar tersebut diperuntukkan pada persoalan yang tidak subtansial yang tengah dialami masyarakat Aceh. Sebagai contoh, kata dia Dinas Pendidikan Aceh pada tahun ini mengelontorkan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk membeli mobil dinas baru.
Ia beranggapan peningkatan mutu pendidikan maupun peningkatan ekonomi rakyat tidak jauh lebih penting dari pada membeli kendaraan.
