Banda Aceh (KANALACEH.COM) – DPR Aceh melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait penolakan kenaikan harga BBM yang telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
Selain ke Presiden, surat tersebut juga dikirim ke Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Forum Bersama DPR dan DPD RI asal Aceh dan Pj Gubernur Aceh.
Ketua DPR Aceh Saiful Bahri mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sepakat terkait apa yang disuarakan elemen masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi ke DPR Aceh untuk menolak kenaikan harga BBM dan tuntutan lainnya.
“DPRA menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan seluruh aspirasi tersebut kita sampaikan melalui surat ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI,” kata Saiful Bahri kepada wartawan, Kamis (8/9).
Surat yang akan dikirimkan ke Presiden itu berisi lima poin, diantaranya menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Kemudian meminta pemerintah memformulasikan kebijakan alternatif terbaik disamping menyediakan bansos dan BLT.
Kemudian meminta pemerintah membuat regulasi terkait penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan data yang terukur, mencabut kenaikan tarif listrik dan meminta DPR RI menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Pada prinsipnya DPRA sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demo, bahwa kenaikan harga BBM ini sangat mengiris hati masyarakat,” ucapnya.
