Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tarmizi, SP meminta Pj Gubernur untuk melakukan evaluasi dan mencabut Izin tambang.
Menurut Tarmizi, Izin tambang di Aceh mulai dari 2007 sampai sekarang hampir semuanya tidak melakukan aktivitas eksploitasi. Dari seluruh Aceh hanya beberapa perusahaan yang melakukan eksploitasi seperti PT. Mifa Bersaudara di Aceh Barat, dan PT. Bel di Nagan Raya.
“Perusahaan tersebut telah menampung banyak tenaga kerja dan menyumbang PAD untuk Aceh yang besar. Bayangkan jika ada 5 perusahaan tambang di Aceh melakukan eksploitasi, sehingga bisa menyerap ribuan tenaga kerja dan PAD Aceh akan semakin besar jumlahnya,” kata Tarmizi, Jumat (28/10).
Kata Tarmizi, selama ini perusahaan tambang pura-pura beraktivitas, memberikan CSR dan membuat laporan palsu dalam rencana kerja tahunan, seakan-akan perusahaan segera melakukan eksploitasi.
“Banyak sekali perusahaan tambang yang hanya mengurus izin untuk dijual ke pihak lain. Tidak ada niat untuk eksploitasi, sebagian besar memang punya mafia yang tujuannya mengurus izin IUP sebagai bisnis portofolio guna mengakses kredit dan penjualan saham di bursa efek,” tuturnya.
Tarmizi menyebutkan, sungguh sangat disesalkan menjelang masa jabatan Nova Iriansyah sempat dikeluarkan 16 izin tambang. Terkesan kesempatan terakhir untuk menjual dan merusak alam Aceh. Seharusnya, lanjut Tarmizi, Aceh wajib moratorium tambang, cukup dengan izin tambang yang sudah ada. Jangan lagi dikeluarkan izin baru.
“Kami minta kepada Gubernur Aceh dengan sangat tegas untuk bersikap. Segera ultimatum kepada seluruh pemilik izin IUP tambang agar segera melakukan eksploitasi dalam waktu 3 bulan ke depan,” ucapnya.
Tarmizi mengatakan, jika tidak ada aktivitas eksploitasi, maka izinnya wajib dicabut dan nanti diberikan kepada investor yang serius. Dirinya meyakini kalau Pj Gubernur Aceh mampu mendatangkan Investor yang sesuai dengan harapan kita bersama.
