(KANALACEH.COM) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sepakat dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kepala daerah mengurangi penggunaan protokoler.
Tito mengaku sudah mengeluarkan instruksi usai kepala daerah menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Instruksi itu terkait efisiensi anggaran.
“Setuju. Saya sudah keluarkan surat edaran. Setelah pelantikan tanggal 20, saya langsung meluarkan surat edaran,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025.
Kata Tito, surat edaran itu selaras dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta dirinya menyampaikan kebijakan efisiensi di setiap daerah. Ia juga memberikan rincian jelas mengenai apa saja yang wajib dihemat dalam APBD.
“Saya sudah mengeluarkan suratnya dulu tentang apa yang harus dilakukan. Dan kepala daerah boleh melakukan efisiensi Dan memberitahukan kepada DPRD,” lanjut Tito.
“Itu untuk memberikan kekuatan kepala daerah agar boleh melakukan realokasi anggarannya, efisiensi,” ujar eks Kapolri itu.
Tito melanjutkan, surat tersebut menginstruksikan dengan jelas sesuai dengan yang dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Di mana, ia meminta pengurangan anggaran untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK), acara seremonial hingga perjalanan dinas 50 persen.
“Itu semua saya tulis semua,” tuturnya. [VIVA]
