Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyesalkan adanya aksi arogansi TNI – Polri yang melakukan sweeping hingga menahan mobil bantuan untuk korban bencana di perbatasan Bireuen – Aceh Utara pada Kamis (25/12) malam.
Dalam aksi itu sejumlah warga dilaporkan mengalami bentrokan hingga luka-luka saat berhadapan dengan aparat yang melakukan pemeriksaan.
Fadhlullah mengatakan situasi bencana saat ini yang dibutuhkan adalah rasa empati dan sikap bahu-membahu menolong korban, bukan justru memperkeruh suasana.
“Kami berharap TNI POLRI untuk menahan arogansi di lapangan, mari jaga kekompakan untuk membantu warga yang terkena bencana,” kata Fadhlullah disela menghadiri peringatan 21 tahun bencana tsunami di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12).
BACA: TNI Harusnya Ikut Bantu Penanggulangan Bencana, Bukan Urus Bendera
Fadhlullah juga mengimbau aparat, eks GAM dan masyarakat untuk kembali bersatu dan mengakhiri kejadian itu dan dia mengajak untuk gotong royong memulihkan bencana di semua daerah di Aceh.
Dengan begitu, kata dia bisa lebih cepat untuk proses pemulihan apalagi status tanggap darurat bencana di Aceh sudah diperpanjang.
BACA: Aksi Kekerasan TNI di Tengah Bencana Buka Luka Lama Aceh
“Kepada semua pihak TNI Polri, GAM dan masyarakat, kami Pemerintah Aceh sangat menyayangkan apa yang terjadi tadi malam di Aceh Utara, kami berharap kepada TNI Polri, GAM, Masyarakat, mari kita bersatu padu, mari kita jaga kekompakan dalam misi kemanusiaan,” katanya.
Menurutnya saat semua masyarakat dan relawan sudah bersusah payah untuk membantu penyintas bencana, jangan sampai situasi seperti ini membuat proses pemulihan bencana terhambat.
Sebelumnya sejumlah warga Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Utara sejak Kamis (25/12) siang mengibarkan bendera bulan bintang untuk konvoi mengantar bantuan kea rah Aceh Tamiang.
Namun di Aceh Utara mereka mengaku dicegat oleh TNI bersenjata laras panjang, sehingga kericuhan terjadi hingga malam hari.
Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Letkol Inf T. Mustafa Kamal membenarkan pihaknya membubarkan konvoi warga yang mengibarkan bendera bulan bintang.
“Kalau bendera (bendera bulan bintang) itu kan tidak legal, secara UU tidak boleh menaikkan bendera selain merah putih,” kata Mustafa Kamal saat dikonfirmasi.
Menurutnya bendera bulan bintang saat ini belum disetujui untuk dikibarkan sehingga pihaknya mengambil langkah antisipasi.
“Aceh ada kekhususan tapi bendera itu belum disetujui sesuai UU,” ucapnya.
