Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan akan memutus kontrak vendor yang dinilai bermasalah dalam pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Timur.
Perwakilan BNPB wilayah Aceh Timur, Isro, mengatakan pihaknya bertanggung jawab penuh atas keterlambatan penyelesaian huntara di sejumlah lokasi.
Permintaan maaf itu disampaikan Isro saat mendampingi Bupati Aceh Timur, Al-Farlaky, meninjau pembangunan huntara di Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Sabtu (27/3).
“Benar, pembangunan huntara menjadi tanggung jawab BNPB, bukan pemerintah daerah,” kata Isro, Minggu (29/3).
Ia menjelaskan, BNPB sebelumnya telah menunjuk sejumlah vendor untuk mengerjakan pembangunan huntara di wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya vendor yang tidak bekerja sesuai ketentuan.
“Ada vendor yang bekerja baik, tapi ada juga yang nakal dan bermain-main dalam proses pembangunan, seperti yang terjadi di Gampong Blang Seunong,” ujarnya.
Isro menegaskan, pihaknya telah mengantongi nama vendor dan mandor yang bermasalah. BNPB akan segera memutus kontrak mereka dan menggantinya dengan pihak lain.
“Saya sudah kantongi nama vendor dan mandor yang nakal. Kontrak mereka akan diputus dan diganti,” ucapnya.
Lebih lanjut, Isro menyebut BNPB tidak membatasi jumlah pembangunan huntara di Aceh Timur. Pembangunan akan dilakukan berdasarkan data warga terdampak yang telah diverifikasi.
Ia juga mengimbau masyarakat yang belum terdata agar segera melapor untuk masuk dalam tahap pendataan berikutnya.
“Jika masih ada masyarakat yang belum terdata, bisa masuk tahap selanjutnya untuk didata dan akan dibangun huntara oleh BNPB,” katanya.
