Aceh Barat (KANALACEH.COM) – Bupati Aceh Barat, Tarmizi mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah wilayahnya menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Aceh yang tidak menerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah provinsi.
Dari total alokasi TKD sebesar Rp824 miliar untuk seluruh kabupaten/kota di Aceh, Aceh Barat tidak memperoleh bagian sama sekali. Tarmizi menilai keputusan tersebut tidak adil dan sulit dipahami, terlebih tanpa penjelasan resmi yang transparan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
“Tidak ada penjelasan yang jelas terkait indikator maupun rumus pembagian anggaran tersebut,” kata Tarmizi saat berada di Banda Aceh, Jumat, 17 April 2026.
Menurut dia, alasan yang disampaikan pemerintah provinsi adalah karena Aceh Barat tidak termasuk daerah terdampak musibah. Dengan dasar itu, Aceh Barat hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total dana penyesuaian Rp75 miliar.
Namun, Tarmizi menegaskan kondisi Aceh Barat tidak kalah membutuhkan, terutama dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Ia juga menyinggung rencana sebelumnya terkait dana Pekan Olahraga Aceh (PORA) sebesar Rp80 miliar yang sempat diharapkan dapat dialihkan untuk pembangunan rumah sakit regional. Rencana tersebut batal tanpa kejelasan prosedur, dan kini dialihkan ke skema TKD yang juga tidak terealisasi untuk Aceh Barat.
Tarmizi mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada TAPA, namun hingga kini belum memperoleh jawaban yang memuaskan. Ia menilai ketidakjelasan ini berpotensi memicu spekulasi di tengah masyarakat, apalagi kejadian serupa disebutnya kerap terjadi.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem,” ujarnya.
Meski muncul dugaan adanya faktor non-teknis, termasuk pertimbangan politik, Tarmizi memilih tidak berspekulasi secara terbuka demi menjaga stabilitas daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya Gubernur Aceh sempat memberikan arahan agar Aceh Barat mendapat perhatian khusus dalam pemerataan pembangunan. Namun, realisasi di lapangan dinilai tidak sejalan dengan komitmen tersebut.
Sebagai kepala daerah, Tarmizi menegaskan fokusnya adalah memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat agar memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan.
Ia berharap pemerintah provinsi segera memberikan penjelasan terbuka serta membuka ruang dialog agar kebijakan anggaran dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara objektif.
“Kami hanya meminta keadilan fiskal yang merata bagi seluruh daerah di Aceh,” kata Tarmizi.
